2. Vaksinasi berbayar bertolak belakang dengan percepatan pemulihan ekonomi

Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Menurut Sawit, vaksinasi berbayar sangat bertolak belakang dengan tekad dan semangat pemerintah untuk mendukung program percepatan pemulihan di bidang ekonomi di masa pandemi COVID-19.

Di sisi lain, lanjutnya, kesehatan dan pendidikan merupakan dua sektor paling penting yang menjadi sasaran utama pembangunan. Sehingga dua sektor ini sebaiknya tidak diganggugugat.

"Mohon ini dievaluasi lagi. Sebab kita tetap menginginkan vaksinasi tidak berbayar. Kita khawatir kebijakan ini justru akan merugikan masyarakat," terang Sawit, yang mengaku  belum dapat memprediksi kapan pandemik COVID-19 akan berakhir.

3. Harusnya dibuat dari awal, pemerintah dinilai tidak adil

Ilustrasi antrean untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Binjai, Ahmad Hasian Siregar. Sebab usulan vaksinasi berbayar justru tidak sesuai dengan janji pemerintah dalam mengupayakan kemudahan bagi rakyat selama pandemi COVID-19.

"Kita tidak sepakat. Kalau mau dibuat berbayar, kenapa tidak dibuat sejak awal. Mohon pemerintah adil menyikapi hal ini. Dari awalkan tidak berbayar. Ya, itu harus dilanjutkan dong," seru anggota Komisi C DPRD Kota Binjai tersebut.

Apalagi menurut Hasian, pemerintah pin tidak mampu menjelaskan definisi mampu. Hal ini yang membuat kategori mampu dan tidak mampu menjadi rancu. Apalagi selama pandemi Covid-19, seluruh kelompok masyarakat turut terdampak secara ekonomi.

"Jangankan kami (legislator), masyarakat pun pasti tidak mau dengan usulan itu. Sebab kita dan umumnya masyarakat Indonesia pasti tidak menginginkan kondisi ekonomi kita semakin terpuruk," ujarnya.

Baca Juga: Sri Mulyani: Harga Vaksinasi Berbayar Ditentukan Menkes

4. Vaksinasi berbayar, pemerintah tidak konsisten dan tidak berkomitmen

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama pada seorang seniman saat vaksinasi massal bagi seniman dan budayawan, di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (19/4/2021). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Sikap penolakan serupa juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Binjai, yang juga Ketua DPD Partai Amant Nasional (PAN) Kota Binjai, Ema Gatta. Menurut Ema, jika sistem vaksinasi berbayar terealisasi maka pemerintah tidak konsisten terhadap komitmennya dalam mengatasi persoalan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

"Saya rasa usulan ini tidak tepat dan kenapa tidak dari awal. Apalagi sejak awal penanganan COVID-19, pelaksanaan vaksinasi tidak berbayar, dan yang divaksinasi pun para pejabat tinggi dan orang-orang mampu," jelasnya.

5. Bukan vaksinasi berbayar jika ingin meningkatkan perekonomian

Vaksinasi lansia di Sentra Vaksinasi BUMN di PRPP Jateng Semarang. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum).

Sebaliknya jika memang pemerintah ingin berupaya meningkatkan pendapatan negara, Ema pun meminta pemerintah agar mencari solusi lain dan bukannya menerapkan kebijakan yang justru akan mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membeberkan rencana vaksinasi berbayar bagi masyarakat kategori mampu, guna percepatan program vaksinasi COVID-19.

Demi menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga vaksin, dia mengaku, pemerintah akam terus mengupayakan kerja sama bilateral dan multilateral, memproduksi vaksin COVID-19 sendiri, serta meningkatkan kualitas anggaran kesehatan.

6. Vaksinasi berbayar sempat hendak diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu

Vaksin COVID-19 Tahap 3 telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (12/1/2021) (IDN Times/Maya Aulia)

Dalam RAPBN 2022, pemerintah merancang anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau sekitar 9,4 persen dari belanja negara. Jumlah ini lebih tinggi dari amanat Undang-Undang Kesehatan yang mematok minimal 5 persen dari APBN.

Dari jumlah tersebut, alokasi untuk penanganan COVID-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun. Pemanfaatannya sendiri akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien COVID-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan.

Di sisi lain, program vaksinasi berbayar sempat hendak diterapkan pada 12 Juli 2021 lalu oleh PT Kimia Farma Tbk. Karena adanya protes dan penolakan dari berbagai pihak, kebijakan itu akhirnya diputuskan ditunda dan kemudian dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Juli 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani: 27 Juta Orang Dapat Vaksinasi Berbayar Tahun Depan