Guru dan Tenaga Kependidikan di Binjai Belum Divaksin
Binjai, IDN Times - Jelang tahun ajaran baru di Juli 2021 mendatang, diwacanakan proses belajar mengajar secara tatap muka terbatas akan digelar. Hal ini merujuk dari kebijakan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemik Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Adapun, SKB ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
"Pada dasarnya kita siap menjalani proses belajar dan mengajar secara tatap muka," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Binjai Sri Ulina Ginting, menyikapi interuksi SKB Menteri saat dikonfirmasi, Senin (12/4/2021).
Sebelum sampai ke tahap tersebut, semua guru dan tenaga pendidik harus divaksinasi terlebih dahulu.
1. Guru dan staf disdik belum divaksin secara keseluruhan
Sri Ulina mengakui, sejauh ini baik tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (staf) belum menjalani vaksinasi secara keseluruhan. Dimana vaksinasi merupakan salah satu iteruksi SKB Menteri, agar proses belajar mengajar secara tatap muka terbatas dapat dilaksanakan.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar vaksinasi dapat segera dilaksanakan. "Untuk guru di Binjai, belum semua divaksin. Semoga akhir bulan April, sudah berjalan vaksinasi dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Insyaallah," harap dia.
2. Disdik Langkat tunggu instruksi lebih lanjut terkait belajar tatap muka
Di sisi lain, kesiapan proses belajar mengajar secara tatap muka di Kabupaten Langkat, tinggal menunggu interuksi lebih lanjut. Sebab, baik tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan sudah hampir selesai.
Tinggal menjalani iteruksi atau arahan lebih lanjut sesuai SKB melalui Gubernur Sumatera Utara.
"Insyaallah, mohon doanya dan kita akan ikuti keputusan Gubernur Sumut sesuai SKB Menteri. Untuk vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah berjalan 80 persen," tegas Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Langkat Saiful Abdi, saat dihubungi via selularnya.
3. Pendistribusian vaksin di Sumut dinilai tidak merata
Pendistribusian vaksin COVID-19 ke setiap daerah di Sumatera Utara, yang dinilai belum merata disikapi Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Binjai, Ryan Wijaya SE.
Akibatnya, banyak masyarakat lebih memilih menjalani vaksinasi di luar domisilinya, terutama ke daerah dengan kuota vaksin lebih banyak seperti Kota Medan.
"Mohon ini menjadi perhatian serius Gubernur, selaku Ketua Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara," seru dia.
4. Proses vaksinasi harus dilakukan secara transparan dan skala prioritas
Menurut anggota DPRD Kota Binjai dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, proses vaksinasi di setiap daerah harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan skala prioritas.
Sebagai contoh, proses vaksinasi di Kota Binjai dinilai tidak sesuai skala prioritas dan terkesan "tebang pilih". Sebab banyak kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk divaksin, ternyata belum juga menjalani vaksinasi. Sebaliknya, ada pihak tertentu yang bukan prioritas utama, justru sudah menjalani vaksinasi.
5. Jangan ada diskriminasi dan upaya mencari keuntungan dari vaksinasi
Ryan menyebut, sejauh ini vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan tenaga pendidikan belum juga dilakukan. Padahal sistem belajar tatap muka langsung siap dilaksanakan pada tahun ajaran 2021/2022, atau mulai Juli 2021 mendatang.
Selain itu, hingga kini vaksinasi terhadap masyarakat lanjut usia (lansia) belum juga dilakukan. Padahal lansia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang diprioritaskan untuk menjalani vaksinasi.
"Marilah kita serius dan jujur menangani COVID-19. Jangan ada diskriminasi dan upaya mencari keuntungan. Dari pada masyarakat terus dilarang berkerumun, lebih baik perbanyak kuota vaksin dan tempat vaksinasi. Saya kira itu lebih efektif," tegas Ryan.
