Metropolitan, Mal Pelayanan Publik Sangat Bisa Diterapkan di Medan
IDN Times/Gregorius Aryodamar P
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan nomor urut 2, Bobby Nasution-Aulia Rachman menyatakan komitmen mereka dalam membenahi kualitas pelayanan publik di Kota Medan.
Dalam beberapa kali kesempatan, termasuk pada sesi debat publik kedua Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020, pada Sabtu (21/11/2020) pekan lalu, Bobby menyebut akan membangun mal pelayanan publik (MPP) di Medan.
Menurut Bobby, mal pelayanan publik sebagai salah satu jawaban terhadap keluhan warga Kota Medan selama ini terkait lambannya pelayanan publik di Medan.
"Birokrasi pelayanan kita perlu dirubah. Kami berkeinginan untuk membangun mal pelayanan publik di Medan, sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik," kata Bobby.
1. Memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu gedung
Dok.IDN Times/IstimewaMal pelayanan publik sebagai pelayanan terpadu generasi ketiga dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Sistem dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD dan swasta dalam satu gedung.
Melalui mal pelayanan publik, pemerintah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau.
Beberapa kota dan kabupaten di Indonesia sudah mulai membangun fasilitas ini, dan terbukti bisa mendongkrak laju perekonomian.
Baca Juga: 10 Fakta Menarik Femila Sinukaban Peraih Golden Ticket Indonesian Idol
2. Layanan cepat, tepat dan transparan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PPengamat Kebijakan Publik, Dr. Tunggul Sihombing, MA menilai, Mal pelayanan publik sangat mungkin diterapkan di Kota Medan yang terkenal dengan mobilitas tinggi dan merupakan kota metropolitan. "Tentu masyarakat ingin mendapatkan layanan yang cepat, tepat dan transparan," katanya di Medan, Senin (23/11/2020).
Dia menyebut, pelayanan dalam mal pelayanan publik memang harus dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
Menurut Tunggul, yang paling penting dalam hal pelayanan publik adalah kemudahan dan kenyamanan. Dengan sistem yang terpadu dalam mal pelayanan publik, tentu masyarakat akan lebih mudah, tak perlu berlari kesana kemari hanya untuk mengurus satu administrasi.
3. Perilakunya juga harus berubah
IDN Times/Gregorius Aryodamar PHanya saja, tambahnya, yang perlu digaris bawahi adalah perilaku birokasi dan kualitas SDM dalam mal itu.
Impelementor pelayanan publik menjadi kunci. Jika perilaku implementornya tidak baik, maka sebagus apa pun sistem dalam mal pelayanan publik, maka output layanannya akan tetap buruk. "Memang semua harus berubah. Percuma saja sistem berubah, tetapi perilakunya tidak berubah," tegas Tunggul.
"Menurut saya, mal pelayanan publik ini sangat bagus dan yang pasti akan sangat memudahkan masyarakat. Akan sangat bagus lagi jika dikombinasikan dengan SDM yang profesional, memenuhi prinsip kelayakan, responsif dan kenyamanan di dalamnya," tambah Tunggul.
Baca Juga: Memesona Banget, 10 Artis Indonesia yang Berdarah Arab