KIPP Sumut Khawatir Hasil Survei LSI Denny JA Memicu Kerawanan Pemilu
Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan|instagram.com/ganjar_pranowo|IDN Times/Reynaldy Wiranata)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Survei calon presiden yang dilakukan LSI Denny JA pada September lalu bikin gaduh. Dalam survei yang dirilis, menyebutkan elektabilitas Ganjar Pranowo memeroleh 65 persen, Prabowo Subianto memeroleh 30 persen, sedangkan elektabilitas Anies Baswedan hanya memperoleh 5 persen.
Gara-gara hasil survei ini, Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada LSI Denny JA.
"Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara. Dimana disebutkan dalam rilis itu, Pak Ganjar memperoleh 65 persen, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30 persen, dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5 persen," kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar di Medan, Senin (9/10/2023).
"Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," sambungnya.
1. KIPP Sumut heran dengan hasil survei LSI Denny JA
Ketua KIPP Sumut, Fajar Fadli (IDN Times/Arifin Al Alamudi)Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumut Fajar Fadli mengaku heran dengan hasil survei LSI Denny JA. Bahkan ia khawatir hasil survei ini bisa memicu kerawanan konflik Pemilu di Sumut.
"Kita harus akui bacapres hari ini Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini unggul di Sumut tapi kalau Pak Anies cuma 5 persen ini kan membingungkan. Jadi gak bisa Bang Denny JA minta elite parpol itu rileks dengan hasil survei ini," ujarnya kepada IDN Times, Jumat (13/10/2023).
Di satu sisi ia menilai LSI Denny JA merupakan lembaga survei yang sudah berpengalaman. Sehingga sangat memengaruhi banyak pihak.
"Hasil survei politik ini kan penting ya untuk mempengaruhi psikologis pemilih, terlebih mendongkrak elektabilitas calon. Jadi kita sebagai pemantau pemilu khawatir hasil hasil survei ini malah memprovokasi para pendukung calon yang jadi pemicu kerawanan konflik Pemilu di Sumut," ungkapnya.
2. Denny JA sebut Partai NasDem lebay
Pendiri lembaga survei LSI Denny JA, Denny Januar Ali. (dok. LSI Denny JA)Dalam pernyataan tertulisnya, Denny JA menyebut Partai NasDem lebay karena melayangkan somasi terhadap survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan cuma 5 persen di Sumatera Utara.
Denny berharap hasil survei dibantah dengan hasil survei lainnya. Ia menilai tak seharusnya hasil penelitian dilawan dengan proses hukum.
"Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah, dan negara demokrasi luar negeri, sebagai, ucapan anak gaul sekarang, 'lebay banget sih elu ini,'," kata Denny, Kamis (12/10/2023).
Denny mengaku sudah terbiasa menghadapi hal seperti ini. Dia berkata pihak yang disebut unggul akan memuji survei. Sebaliknya, pihak yang sedang tertinggal akan menuduh survei diatur kepentingan politik tingkat tinggi.
Dia menyarankan semua pihak menghadapi Pilpres 2024 dengan santai.
3. Ketua NasDem Sumut desak Denny JA buka data survei
Willy Silitonga mendatangi Kantor NasDem Sumut di Medan disambut oleh Ketua DPW, Iskandar ST dan Rahudman Harahap, Rabu (11/10/2023). (Dok. IDN Times)NasDem Sumut tak terima dengan pernyataan Denny JA. Ketua DPW NasDem Sumut, Iskandar meminta LSI Denny JA membuka data hasil survei yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5 persen. NasDem meminta LSI Denny JA menjawab somasi yang mereka layangkan dengan membuka data itu.
"Survei itu produk ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Jadi harus dijawab dan dibuktikan dengan ilmiah yaitu membuka data seperti data responden, jumlah serta sebaran respoden, dan penerapan metodologinya. Karena produk ilmiah tidak boleh mengada-ngada, harus presisi dengan range margin error sesuai kaidah survei," kata Iskandar, Kamis (12/10/2023).
"Apalagi seperti diakui LSI Denny JA setelah di-breakdown ke tingkat provinsi, margin error semakin besar. Seharusnya jika margin error besar dan tidak sesuai kaidah survei maka jangan dipublikasikan secara terbuka kepada umum karena akan membentuk opini publik yang menyesatkan," sambungnya.
Iskandar menyebut, hasil survei akan mempengaruhi persepsi masyarakat. Jika hasil survei tidak sesuai, sebut Iskandar, maka akan menimbulkan persepsi yang tidak sesuai juga.
"Sebagai surveyor senior sangat memprihatinkan jika Denny JA tak paham soal resiko dan dampak yang terjadi di tengah masyarakat jika survei yang dirilis itu masih meragukan dan diduga teridentifikasi merupakan pembohongan publik atau hoaks," sebut Iskandar.
Iskandar kembali meminta LSI Denny JA untuk menjawab somasi yang telah dilayangkan sebelum tenggat waktu 7 hari karena pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum yang akan ditempuh.
"Denny seharusnya fokus menjawab somasi karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya pendukung Anies Baswedan dan membuka sumber dananya, dan mengimbau agar setiap lembaga survei yang kredibel menggunakan ilmu survei bukan ilmu sihir," tutup Iskandar.
Baca Juga: Reaktivasi Jalur Kereta Medan-Aceh di Bawah Bayang-bayang Korupsi