Begini Cara Daftar Sertifikasi Halal Secara Online, Gratis Lho
Pelaku UMKM sedang mengikuti pelatihan fotografi produk di Rumah BUMN BRI Semarang. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Medan, IDN Times - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) membuka layanan sertifikasi halal gratis. Layanan ini tersedia untuk satu juta kuota sertifikasi halal gratis, dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha (self declare).
Berikut informasi dan syarat daftar sertifikasi halal gratis secara umum.
1. Langkah awal untuk memiliki sertifikasi halal
unsplash/@neonbrandBagi pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal, layanan ini bisa menjadi pilihan kamu untuk mendaftar Sehati 2023. Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah mengakses ptsp.halal.go.id. Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana.
Di Sumatra Utara, informasi layanan sertifikasi online tersedia lewat Satuan Tugas Daerah Provinsi Sumatra Utara yakni satgashalalsumut@kemenag.go.id.
2. Pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka
ilustrasi menulis (Unsplash.com/Amelia Bartlett)Selain mengakses ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka.
Aplikasi ini menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain.
3. Ini syarat daftarnya
pexels.com/@judit-peter-281675Dilansir dari laman resmi Sehati BPJPH Kemenag, adapun syarat daftar sertifikasi halal gratis secara umum adalah sebagai berikut:
Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana dan memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha.
Kemudian, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal(PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal, memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait dan produk yang dihasilkan berupa barang.
4. Tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan
Ilustrasi Hewan ternak dilakukan penyemprotan untuk cegah PMK. (dok. Pribadi)Tidak hanya itu, bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal, tidak menggunakan bahan yang berbahaya dengan telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal, jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
5. Pengajuan melalui SIHALAL
Penjelasan soal logo baru lebel Halal Indonesia (Instagram.com/kemenag_ri)Kemudian, menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik), proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknikradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle) dan melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.
Baca Juga: Tabrakan Kereta Api Medan-Tanjungbalai dengan Truk, 2 Masinis Terluka