Target Relokasi Masyarakat di Pulau Rempang Gagal Total

KPK diminta selidiki proses pembangunan rumah relokasi di Pulau Rempang

Di tengah situasi ini, kritik terhadap proyek rumah relokasi bagi warga Rempang terus bermunculan. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, Boy Jerry Even Sembiring mempertanyakan urgensi dan transparansi proyek tersebut. Ia bahkan menilai bahwa proyek ini dapat menyebabkan kerugian negara jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya tidak peduli jika pemindahan itu batal. Yang jelas, TW (Tomy Winata) mulai terlihat aktif dalam proses pemindahan warga dan pembangunan rumah relokasi, namun perencanaannya selalu tidak tepat waktu dan sering gagal. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian negara, terutama karena ada penolakan masyarakat yang cukup besar," kata Boy.

Ia menambahkan, negara seharusnya tidak mengeluarkan anggaran senilai Rp114 miliar untuk proyek yang mendapat penolakan dari masyarakat. Menurutnya, proyek ini berisiko menjadi proyek terbengkalai, sementara masih banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.

"Kenapa mereka menyiapkan rumah relokasi dengan lahan seluas 100 hektar dan rumah yang begitu banyak, sementara yang mau dipindahkan tidak ada? Ini adalah perencanaan yang tidak masuk akal," ungkapnya.

WALHI Riau juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan memeriksa proyek rumah relokasi ini. Boy menyebut, KPK perlu mencegah timbulnya potensi kerugian negara yang signifikan.

"Kami berharap KPK segera masuk untuk mengecek dan mencegah potensi kerugian negara. Jangan sampai proyek ini menjadi bangunan terbengkalai," tegasnya.