Intimidasi dan Kekerasan di Pulau Rempang Kembali Terulang
Salah satu masyarakat di Pulau Rempang yang mengalami tindakan kekerasan (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Batam, IDN Times - Kekerasan kembali terjadi di Pulau Rempang, menyusul penolakan masyarakat adat Melayu terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.
Berdasarkan laporan yang diterima dari tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, pada Rabu (18/9/2024), aksi intimidasi terhadap warga Pulau Rempang kembali terjadi di Kampung Sungai Buluh, tepatnya di jalan menuju kawasan Goba.
"Peristiwa yang berlangsung sekitar pukul 10.45 WIB ini menambah daftar panjang insiden kekerasan di wilayah tersebut," kata Manager Hukum dan Pembelaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Teo Reffelsen, Selasa (18/9/2024).
1. Kronologi insiden intimidasi di Pulau Rempang
Masyarakat Pulau Rempang terus suarakan penolakan PSN Eco City (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)Teo menjelaskan, insiden dimulai ketika warga yang berjaga di masjid pintu masuk menuju kawasan Goba didatangi oleh belasan orang berpakaian preman serta beberapa anggota polisi berseragam. Diduga, terdapat juga prajurit TNI di antara mereka.
"Kelompok tersebut menyatakan bahwa kawasan itu adalah wilayah kerja mereka," kata Teo.
Masyarakat yang tetap berjaga akhirnya mengalami tindak kekerasan, dengan tiga orang terluka dan belasan lainnya dipukul. Sebelumnya, warga juga telah menerima ancaman serta perusakan alat peraga yang menolak proyek Rempang Eco City.
Baca Juga: Setahun Berlalu, Luka di Tanah Rempang Tak Kunjung Sirna
2. Tim advokasi kecam pendekatan keamanan di Pulau Rempang
Masyarakat Pulau Rempang saat di tangkap aparat kepolisian dalam bentrokan ke-2 di depan gedung BP Batam, 11 September 2023 (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)Teo yang juga merupakan bagian dari tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mengecam keras pendekatan keamanan yang terus dilakukan oleh aparat gabungan, baik dari kepolisian, TNI, maupun Satpol PP.
Menurutnya, tindakan kekerasan ini merupakan bagian dari upaya penggusuran paksa masyarakat Rempang yang selama ini mempertahankan ruang hidup mereka.
Kejadian ini juga dinilai mirip dengan tragedi 7 September 2023 yang menimbulkan trauma mendalam di tengah masyarakat. "Koalisi mendesak pemerintah untuk menghentikan pendekatan keamanan yang hanya menambah ketakutan di Pulau Rempang," ungkapnya.
3. Tuntutan tim solidaritas kepada pemerintah
Masyarakat Pulau Rempang memperingati tragedi kericuhan 7 September 2023 (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)Atas adanya insiden persekusi tersebut, Teo menegaskan bahwa Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menuntut kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan tindakan-tindakan kekerasan di Pulau Rempang.
"Kami meminta agar Presiden Indonesi Joko Widodo untuk memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menarik pasukan dari Pulau Rempang agar masyarakat tidak lagi merasa takut. Kami juga memeinta Kapolri memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat," pungkas Teo.
Selain itu, pihaknya juga mendesak agar proyek Rempang Eco City dicabut dari daftar PSN karena dianggap menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
"Kami juga meminta pembentukan tim independen untuk mengkaji dampak penggunaan kekuatan oleh aparat dalam menangani konflik agraria di Pulau Rempang," tegasnya mengakhiri.
Sementara itu, upaya konfirmasi juga telah dilakukan kepada Badan Pengusahaan (BP) Batam yang diberikan kewenangan dalam menyampaikan perkembangan terbaru di Pulau Rempang, namun belum mendapati tanggapan.
Baca Juga: Target Relokasi Masyarakat di Pulau Rempang Gagal Total
