TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

May Day 2019, Apakah Pemilu Jadi Pintu Kesejahteraan Buruh ? 

GERAM-SU bakal padati jalanan pusat Kota Medan

Peringatan May Day (IDN Times/Prayugo Utomo)

Medan, IDN Times – Isu perburuhan nyaris tenggelam dimakan, Pemilu 2019. Padahal bagi sejumlah aktifis, masih banyak permasalahan buruh yang belum selesai di tengah meriahnya pesta demokrasi yang memakan banyak korban tersebut.

Bagi Gerakan Masyarakat Melawan Sumatera Utara (GERAM-SU), Pemilu 2019 belum bisa memberikan solusi bagi kesejahteraan buruh. Saban Pemilu sejak reformasi, tampaknya masalah perburuhan belum menjadi fokus utama.

Kurun waktu 2014, data GERAM-SU menunjukkan 152 ribu lebih buruh terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Para kontestan politik, dianggap hanya menyampaikan janji manis belaka.

Pada May Day kali ini, Pemilu 2019 menjadi sorotan penting GERAM-SU. Sejumlah tuntutan sudah disiapkan untuk disampaikan pada unjuk rasa yang bakal digelar di Lapangan Merdeka Kota Medan, Rabu (1/5).

Baca Juga: Seram, Ada Barisan Pocong di Kantor Edy Rahmayadi

1. Pemberangusan serikat buruh masih jadi momok

IDN Times/Prayugo Utomo

Pemberangusan serikat bakal menjadi isu penting yang bakal disuarakan GERAM SU. Mengingat, tingginya angka pemberangusan serikat buruh di Indonesia.

Buruh benar-benar dikekang. Untuk berserikat saja mereka tidak bisa.

“Mereka di intimidasi. Ada sanksi yang meneror buruh untuk menghambat mereka membentuk serikat. Buruh kerap diintimidasi, PHK, mutasi dan sanksi lainnya masih jadi momok,” kata Koordinator Aksi Martin Luis saat konferensi pers di LBH Medan, Jalan Hindu, Kota Medan, Selasa (30/4).

2. Kebijakan pemerintah belum berpihak pada kesejahteraan buruh

IDN Times/Prayugo Utomo

Martin juga menyoroti soal kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Sebut saja PP Nomor 78 Tahun 2015 tentabg pengupahan. Kebijakan ini dinilai cacat.

“Bagaimana jika upah buruh ditentukan berdasarkan tingkat inflasi. Sungguh kebijakan yang tidak memihak buruh,” ujar Martin.

Selain itu, kebijakan politik upah murah yang biasa diberlakukan perusahaan juga semakin menyengsarakan buruh.

“Kita harus melawan ini. Jangan sampai rakyat malah semakin sengsara. Makanya kami mengatakan apakah pemilu yang sudah saban kali dilakukan menjadi pintu kesejahteraan rakyat?,” tukasnya.

Baca Juga: May Day 2019, Buruh Tolak Joget Bareng Pemerintah

Berita Terkini Lainnya