Desa Antikorupsi di Sumut Terus Digeber, Ditargetkan Bertambah Jadi 6

Program Desa Antikorupsi di Sumut sebenarnya baru dimulai dari skala yang sangat kecil. Pada 2023, hanya ada satu desa yang menyandang status tersebut, yakni Desa Pulau Sejuk di Kabupaten Batubara.

“Awalnya cuma Desa Pulau Sejuk, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara yang telah ditetapkan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi,” kata Parlindungan.

Dua tahun berselang, jumlahnya mulai bertambah. Pada 2025, empat desa telah mendapatkan pengakuan dari KPK RI. Keempat desa itu tersebar di beberapa kabupaten, mulai dari Labuhanbatu hingga Tapanuli Selatan. Tahun ini, Pemprov Sumut mencoba mempercepat laju itu dengan menargetkan enam desa baru.

Ternyata, membuat Desa Antikorupsi tidak sesederhana namanya. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai Desa Antikorupsi, setiap desa harus melalui penilaian ketat dari KPK RI.

“Untuk mendapatkan penilaian dari KPK RI menjadi Desa Antikorupsi ini syaratnya berat, termasuk penegak hukum setempat juga harus memberikan pernyataan mendukung desa tersebut menjadi desa antikorupsi,” ujar Parlindungan.

Artinya, label ini bukan hanya soal administrasi. Ada lima aspek yang dinilai, mulai dari tata laksana pemerintahan, pengawasan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, hingga kearifan lokal. Semua harus berjalan seimbang agar desa bisa lolos sebagai percontohan.

Mengejar target enam desa dalam satu tahun tentu bukan pekerjaan ringan. Karena itu, Pemprov Sumut mulai memperkuat pendekatan dari hulu—yakni pembinaan.

Dinas PMD Dukcapil Sumut kini aktif melakukan sosialisasi ke pemerintah kabupaten/kota, sekaligus membina langsung pemerintah desa. Mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga lembaga masyarakat ikut dilibatkan.

“Kita juga melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa mulai dari kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, kerja sama antardaesa, BUMDes, serta masyarakat desa terkait Desa Antikorupsi,” kata Parlindungan.

Penilaian dari KPK sendiri dijadwalkan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Enam daerah yang akan dinilai meliputi Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Padanglawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.