Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi pasar tradisional (pexels.com/Cihan Savran)
ilustrasi pasar tradisional (pexels.com/Cihan Savran)

Intinya sih...

  • Produksi beras dan cabai Sumut surplus, menjadikannya penyuplai beras ke provinsi lain

  • Intervensi Jaskop diperkuat dari hulu hingga pascapanen untuk menjaga produksi dan harga stabil

  • Pemulihan lahan terdampak bencana dilakukan kolaboratif, sementara pembelian cabai dari Jawa menekan inflasi

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times – Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Pemprov Sumut) memastikan harga bahan pokok tetap stabil menjelang Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepastian ini didukung oleh kondisi stok pangan yang surplus serta berbagai intervensi yang dilakukan melalui Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditas Pangan (Jaskop).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut, Timur Tumanggor, menegaskan bahwa ketersediaan pangan di Sumut saat ini berada dalam kondisi aman dan terkendali.

“Stok pangan kita sekarang surplus, sehingga menjelang bulan Ramadan hingga hari raya Idulfitri nanti, kita pastikan kondisinya bisa tetap terjaga dan harga bahan pokok bisa stabil tidak terlalu naik,” ujar Timur Tumanggor, Rabu (21/1/2026).

1. Produksi beras hingga cabai Sumut dalam kondisi surplus

Suasana para pedagang menujual cabai merah di pasar Deli Serdang (Dok. Istimewa)

Sepanjang tahun 2025, Sumatra Utara mencatat surplus beras yang cukup signifikan. Produksi beras mencapai lebih dari 2.222.000 ton, sementara kebutuhan masyarakat Sumut sekitar 1,7 juta ton per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus sekitar 501 ribu ton yang juga menjadikan Sumut sebagai salah satu daerah penyuplai beras ke provinsi lain.

Tak hanya beras, sejumlah komoditas strategis lainnya juga berada dalam kondisi surplus. Produksi cabai merah mencapai 134 ribu ton, jagung 135 ribu ton, serta cabai rawit 65 ribu ton. Meski demikian, Pemprov Sumut mengakui harga cabai merah masih berpotensi berfluktuasi karena sebagian hasil panen dijual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi.

“Untuk harga cabai merah terkadang berfluktuasi karena cabai dijual ke provinsi lain dengan harga yang lebih tinggi, makanya kita lakukan intervensi saat panen untuk menjaga stok dan harga bisa terkendali,” kata Timur.

2. Intervensi Jaskop diperkuat dari hulu hingga pascapanen

Pantauan harga beras di Toko Rizky Jaya Berkah, Bekasi Timur (27/12/2025). (Dok: Zahra Azalia)

Untuk menjaga kesinambungan produksi dan harga, Pemprov Sumut mengembangkan kawasan unggulan pangan. Kawasan unggulan padi difokuskan di lima kabupaten/kota, seperti Deliserdang, Serdangbedagai, dan Asahan. Sementara kawasan unggulan cabai merah dikembangkan di Kabupaten Karo dan Batubara.

“Untuk kawasan ini kita intervensi mulai dari alsintannya, pupuk juga bibitnya, supaya produksi kita tetap bisa surplus,” ujar Timur.

Selain itu, melalui program Jaskop sepanjang 2025, Pemprov Sumut membangun 10 unit Solar Dryer Dome (SDD) dan 10 unit gudang penyimpanan di dua sentra cabai terbesar, yakni Batubara dan Karo. Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugrah, menyebut langkah ini efektif menjaga pasokan dan menekan inflasi.

“Ini merupakan langkah bijak yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pascapanen, menurunkan kehilangan hasil, serta menjaga stabilitas pasokan cabai sebagai komoditas strategis penyumbang inflasi,” ujar Dikky.

Kapasitas SDD mampu menampung hingga 2 ton cabai merah, mengurangi kehilangan pascapanen hingga 20 persen, serta meningkatkan pendapatan petani sampai 22 persen.

3. Pemulihan lahan terdampak bencana dan pengendalian inflasi

Stok beras di gudang Bulog Jabar. IDN Times/Istimewa

Pemprov Sumut juga memprioritaskan pemulihan lahan pertanian pascabencana. Tercatat sebanyak 31.123 hektare lahan pertanian terdampak, dengan lebih dari 22 ribu hektare rusak ringan, sekitar 4.500 hektare rusak sedang, dan 4.560 hektare rusak berat.

“Kecamatan Tukka, Sibolga ada 94 hektare lahan yang rusak dan langsung kita intervensi. Kita sudah melakukan penanaman kembali dan bibitnya kita berikan,” jelas Timur.

Pemulihan dilakukan secara kolaboratif antara Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota agar produksi pangan tetap terjaga. Di sisi lain, untuk menekan gejolak inflasi, Pemprov Sumut melalui BUMD juga melakukan pembelian dan penyaluran 50 ton cabai merah dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.

“Langkah pembelian dan penyaluran kembali cabai merah ini terbukti efektif menstabilkan harga, di samping berbagai langkah cepat dan reaktif yang paralel dilakukan seperti operasi pasar murah dan pasar murah bergerak. Sehingga pada November 2025 angka inflasi Sumut turun menjadi 3,96 persen,” ujar Dikky.

Editorial Team