Suara batuk memecah keheningan sore di rumah bercat hijau yang berada di Dusun III Tepi Gandu, Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.
Batuk yang bertubi-tubi itu datang dari seorang perempuan yang tengah tidur di lantai keramik putih ruang tamu. Bahkan saat matanya terpejam, batuk terus menemani dan terdengar hingga ke luar rumah.
Begitu IDN Times mengetuk pintu dan mengucapkan salam, ia langsung terjaga. Bergegas ia membuka pintu dan mempersilakan IDN Times duduk di ruang tamu.
Ini adalah rumah Mita Lumban Gaol, perempuan 60 tahun yang sudah hampir 30 tahun tinggal di Dusun III Tepi Gandu, Desa Lubuk Kertang, Brandan Barat. Mita dan suami dulu rela pindah dari Kota Sibolga ke Lubuk Kertang demi pekerjaan Budidaya Tambak Udang yang menjanjikan. Rumah dan ladang beberapa rante berhasil mereka beli.
Namun pada 2017, ketika Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis Batubara Pangkalan Susu berdiri, semuanya berubah tak lagi sama. PLTU yang dimaksud Mita adalah PLTU Pangkalan Susu Kabupaten Langkat yang dikelola oleh PT PLN Indonesia Power (PT PLN Indonesia Power UBP Pangkalan Susu).
Puluhan pengusaha tambang udang sekitar PLTU gulung tikar karena hasil panen selalu menurun dari tahun ke tahun. Mita dan suami terkena dampak langsung: suami kehilangan pekerjaan di usia pra-lansia, kesehatan Mita juga menurun karena mengalami batuk berkepanjangan.
“Sudah sekitar 6 tahun lah ini batuk-batuk begini terus. Berobat, sembuh sebentar, batuk lagi. Begitu terus,” ungkap Mita membuka percakapan.
Tak hanya Mita, cucunya juga kena dampak penyakit kulit berkepanjangan. Diduga penyebabnya adalah limbah batu bara bekas bahan bakar utama PLTU biasa disebut Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) dijadikan tanah timbun di sekolah cucunya. Jika musim panas debu FABA berterbangan, terutama saat upacara di halaman sekolah maka debu dari FABA semakin parah.
“Jadi warga di sini semua pakai FABA untuk tanah timbun, lihat di pinggir-pinggir jalan itu kalau ada tanah timbun warna cokelat itu FABA. Gratis memang dikasih perusahaan, hanya bayar ongkos mobil angkut. Itu kalau sudah musim panas abu FABA beterbangan, kan partikelnya sangat kecil, itu mungkin membuat batuk dan sakit kulit. Karena sejak dulu kami tinggal di sini gak pernah ada penyakit seperti ini, baru ada setelah PLTU berdiri,” ungkapnya.
Usai tambak udang milik toke gulung tikar, suami Mita mencoba survive dengan membuka kolam budidaya tambak udang sendiri. Pengalaman dan keahlian selama puluhan tahun bekerja di tambak udang ia praktikkan. Namun tak pernah berhasil.
“Tambak udang itu harus pakai air laut, sekarang air lautnya tidak seperti dulu karena PLTU kan membuang limbahnya ke laut. Jadi udang itu gak bisa besar, rugi setiap panen. Tapi kami mau apa lagi coba udah umur segini, terpaksa kami pertahankan terus tambak itu walaupun rugi,” keluhnya.
Selain itu, sejak ada PLTU, Mita merasa suhu udara di kampungnya semakin panas. Siang malam terasa gerah, udara terasa tak bersih lagi.
Nurhayati, warga Desa Pintu Air Kecamatan Pangkalan Susu merasakan hal yang sama seperti Mita. Selain berdampak pada kesehatan, mata pencaharian warga sekitar PLTU paling terpukul. Petani, nelayan, dan petambak udang semua kini terhimpit ekonomi.
“Dari awal PLTU itu nelayan paling terasa, ikan makin susah didapat. Dulu ada puluhan nelayan di sini sekarang dijual sampannya. Yang tersisa hanya beberapa yang sampannya besar-besar bisa cari ikan jauh ke tengah laut,” katanya Hayati.
Perempuan 37 tahun yang menggantungkan hidup dari bertani ini bercerita sawah padi miliknya juga terkena dampak. Cuaca yang makin panas bikin hama makin banyak, ukuran padi makin menyusut, musim tanam bergantung pada musim hujan yang tidak menentu.
“Jadi setiap tahun itu hasil panen padi gak bisa meningkat. Dulu musim tanam bisa dua kali setahun, sekarang bisa satu kali panen saja sudah syukur, karena bergantung hujan. Selain itu karena panas dan udara yang mungkin ga bersih seperti dulu padi harus makin sering disemprot pestisida dan dipupuk. Hasil panen segitu-segitu aja memang, tapi biaya tanam dan merawatnya makin tinggi, jadi ga pernah untung, pas-pasan hasilnya,” jelas ibu 2 anak ini.
Yang paling mencengangkan, tambah Hayati, setiap tahun makin banyak warga mengalami penyakit yang aneh dan mematikan. Kanker paru, jantung, sinus, kelenjar di tenggorokan, infeksi saluran pernapasan, dan lainnya.
“Dulu gak pernah ada penyakit-penyakit seperti itu, sekarang banyak sekali yang muda-muda kena penyakit parah dan meninggal muda. Anak saya aja masih 9 tahun sudah kena sinus. Selalu saya ingatkan pakai masker kalau keluar rumah, tapi ga pernah didengar,” ujarnya kesal.
Hayati berandai-andai, jika tahu PLTU berbasis Batu Bara ini membawa banyak mudarat bagi warga di 5 desa sekitar PLTU, ia yakin semua warga anak menolaknya. Kini warga di 5 desa sekitar PLTU seperti makan buah simalakama. Mengadu kepada aparatur desa, alih-alih dapat solusi malah diminta memaklumi. Mau melawan, PLTU sudah kadung berdiri tak mungkin bisa angkat kaki lagi.
“Dulu kita dijanjikan perusahaan akan menguntungkan, warga sini bisa kerja di PLTU, tapi kenyataannya gak begitu, yang bisa kerja cuma keluarga-keluarga perangkat desa aja. Sekarang kita mengadu sakit ke perangkat desa malah disuruh buktikan bahwa sakitnya memang disebabkan oleh PLTU. Dulu pernah ada pemeriksaan kesehatan dari USU, diambil sampel rambut dan lain-lain, sampai hari ini sudah bertahun-tahun kami ga pernah tahu hasilnya,” bebernya kesal.
Tak hanya Mita dan Hayati, ternyata ada 912 warga lainnya yang terdampak dan dirugikan oleh keberadaan PLTU Pangkalan Susu. Keluhan 914 warga desa di sekitar PLTU tak disangka sudah sampai ke meja Komisi XII DPR RI.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ade Jona Prasetyo mengatakan ia menerima aduan dari warga di sekitar wilayah PLTU Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara terkait keluhan gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, gatal-gatal, dan penyakit lainnya akibat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang tidak sesuai aturan lingkungan dari PLTU.
Pada 2 April 2026, Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan Kerja Masa Spesifik ke PLTU Pangkalan Susu, Langkat, Sumatra Utara. Mereka meminta PT PLN dan Indonesia Power mengusut tuntas persoalan ini.
“Terdampak seperti petani, karena pencemaran udaranya, kemudian di sana masyarakat sebagian nelayan terdampak mata pencahariannya. Makanya kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menginvestigasi PLTU tersebut,” katanya.
Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, menegaskan pentingnya keseimbangan antara keandalan pasokan listrik nasional dan perlindungan lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa penyediaan energi listrik harus berjalan andal dan efisien, namun tetap menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan serta perlindungan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa operasional PLTU berbasis batu bara juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam pengelolaan dampak lingkungan. Tingginya konsumsi batu bara dan karakteristik pembangkitan yang intensif emisi menuntut pengendalian ketat terhadap pencemaran udara, air, serta pengelolaan limbah seperti fly ash dan bottom ash (FABA).
“Komisi XII DPR RI akan meminta Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja lingkungan seluruh PLTU di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial guna memastikan operasional pembangkit tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan,” jelasnya.