Saksi: Eks Menhub Beri Perintah Kumpulkan Dana Pilpres dari Kontraktor

Danto selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Direktoral Jenderal Perkeretaapian Kemenhub adalah yang membeberkan dugaan keterlibatan sang menteri. Uang dengan total Rp5,5 miliar yang diduga diminta dari para kontraktor disebutnya untuk kepentingan Pilpres.

"Jadi waktu itu, beliau minta untuk ada membantu pilpres. Saya hanya menjalankan tugas yang sebelumnya dijalankan. Beliau (Budi Karya) meminta kepada saya, kebetulan ada juga Pak Dirjen, bilang ada tugas yang harus dikerjakan. Tapi lagi pusing cari dananya. Tolong dibantu," jelas Danto blak-blakan, Rabu (1/4/2026).

Hal ini yang kemudian dirapatkan dengan 9 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa setiap PPK menyetor Rp500 juta. Dana diduga didapatkan dari masing-masing kontraktor mereka.

"PPK meminta kontraktor membayar langsung. Jadi kontraktor dipanggil PPK. PPK menyuruh kontraktornya masing-masing untuk mentransfer. Benar (uang yang di Medan untuk pemenangan Pilgub)," jelas Danto.

Pengakuan ini sontak membuat perhatian terpusat ke sang Eks Menhub. Hakim Ketua, Khamozaro, mencecarnya dan menanyai soal kebenaran kabar ini. Namun Budi Karya membantahnya.

"Tidak. Tidak benar saya ada memerintahkan itu," aku Budi Karya.

2 orang yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Muhlis Hanggani Capah selaku Penyelenggara Negara yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Il pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 2 wilayah Sumatera bagian Utara dan Eddy Kurniawan Winarto selaku selaku seorang wiraswasta. Budi Karya mengaku mengenal Eddy dan saksi bernama Danto.

"Dengan terdakwa bernama Eddy Kurniawan pernah kenal. Karena saya datang pada saat mantau. Sama saudara Danto juga kenal. Terbatas pada kedinasan," aku Budi Karya setelah dirinya diambil sumpah, Rabu (1/4/2026).

Menteri Budi Karya disinggung saksi pernah memberikan arahan kepada Danto untuk mengumpulkan uang masing-masing PPK. Namun Budi Karya tegas membantahnya.

"Saya tak pernah memerintahkan saudara Danto untuk memerintahkan itu Yang Mulia. Tak benar ada pengumpulan dana untuk Pilpres. Saya tak pernah mengarahkannya. Insyaallah saya benar. Tak ada perintah mengumpulkan uang," tegas Budi Karya.

Di lain sisi Advent Kristanto Nababan selaku Penasehat Hukum terdakwa Eddy (wiraswasta), membeberkan bahwa dalam hal ini klien-nya terjebak dalam situasi rumit di tubuh kementerian perhubungan. Itu sebabnya, pihaknya mencoba menggali fakta apakah benar kasus ini berkaitan dengan relasi kuasa dan permintaan atasan.

"Jadi kita berkepentingan untuk mengejar fakta mana nih yang benar. Karena klien kami (Eddy) dalam hal ini sebenarnya terjebak pada skenario internal Kementerian Perhubungan. Jadi kami lihat dari kasus ini ada jenjang relasi kuasa. Pertama itu menteri, kemudian direktur, Harno, kemudian Hardo selaku Pokja, baru kemudian PPK gitu. Harno bilang, dia dapat perintah dari pimpinannya yaitu menteri (Budi Karya)," beber Advent.

Total disebutnya ada 2 saksi yang mengaku diperintahkan Budi Karya untuk memenangkan tender sekaligus meminta uang ke kontraktor untuk dana Pilpres, mereka ialah Danto dan Harno.

"Mereka yang diinstruksikan oleh menteri, sehingga floating itu dimenangkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, dalam persidangan, yang dituduhkan mengatur itu adalah klien kami, namanya Eddy Kurniawan bersama-sama PPK, Pokja, dan direktur," jelas Advent.