Pengelolaan SP4N LAPOR Sumut Terus Digeber

Pranata Humas Ahli Madya Pusat Penerangan Kemendagri, Rega Tadeak Hakim, menyebutkan capaian kinerja pengelolaan pengaduan Provinsi Sumut tahun 2025 menunjukkan progres signifikan.

“Pelayanan pengaduan di Sumut ke depan diharapkan dapat terus ditingkatkan hingga mencapai 100 persen, sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” harap Rega.

Sepanjang 2025, tercatat 263 aduan masyarakat masuk melalui sistem tersebut dengan tingkat penyelesaian mencapai 97,7 persen. Topik aduan tertinggi berkaitan dengan ketenagakerjaan, pendidikan, pekerjaan umum, kependudukan, dan infrastruktur jalan.

Rega menegaskan pengelolaan pengaduan tidak hanya menjadi tugas Diskominfo sebagai pengelola sistem, tetapi seluruh OPD harus terlibat karena eksekusi penyelesaian berada di masing-masing perangkat daerah.

“Kita harap masyarakat mengadu melalui kanal resmi pemerintah, bukan di media sosial. Masyarakat memiliki hak mendapatkan pelayanan publik sesuai standar dan tidak diskriminatif. Jika ada pelayanan yang tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan komplain dan hal ini menjadi bahan masukan serta evaluasi untuk perbaikan dan perumusan kebijakan pelayanan publik ke depan,” kata Rega.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Sumut, Porman Juanda Marpomari Mahulae, menambahkan setiap aduan akan didistribusikan langsung ke sekretaris OPD untuk ditindaklanjuti pejabat pelaksana.

“Sebagai pengelola pengaduan, kami akan mendistribusikan setiap pengaduan yang masuk langsung kepada sekretaris di tingkat OPD agar pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh pejabat pelaksana di masing-masing OPD,” kata Porman.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Florencia S. Sipayung, mendorong inovasi pelayanan pengaduan melalui pendekatan progresif dan partisipatif (Propartif).

“Kita bisa melakukan pelayanan pengaduan dengan Propartif, yakni progresif dan partisipatif. Artinya, kita melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian pengaduan. Masyarakat tidak hanya sekadar menyampaikan pengaduan, tetapi juga dihargai perspektifnya dengan bertanya kembali apa yang diharapkan dan apa yang menurut pengadu sebaiknya dilakukan,” jelas Florencia.

Menurutnya, pendekatan ini bisa meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus menekan potensi eskalasi aduan. “Dampak lainnya adalah meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat, membaiknya akses layanan pemerintah, serta meningkatnya kepatuhan terhadap aturan dan hukum,” kata Florencia.