Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Install
For
You

Pengamat USU: BEM UGM Surati UNICEF Bentuk Ketidakpuasan pada Pemerintah

Indah Permata Sari
Pengamat USU: BEM UGM Surati UNICEF Bentuk Ketidakpuasan pada Pemerintah
ilustrasi belajar hukum (pexels.com/Mikhail Nilov)
  • What?
    BEM Universitas Gadjah Mada mengirim surat terbuka kepada UNICEF untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan nasional setelah tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur.
  • Who?
    Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto, UNICEF sebagai penerima surat, serta pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara Dr. Agus Suriadi yang memberikan tanggapan atas tindakan tersebut.
  • Where?
    Surat dikirim dari Yogyakarta oleh BEM UGM, dengan perhatian tertuju pada kasus di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dan tanggapan disampaikan di Medan.
  • When?
    Kejadian berlangsung setelah tragedi bunuh diri siswa SD di NTT yang baru-baru ini terjadi; per saat ini masih ramai diperbincangkan di media sosial.
  • Why?
    Tindakan dilakukan karena dianggap suara mahasiswa dan masyarakat tidak didengar pemerintah serta adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pendidikan dan penggunaan anggaran negara.
  • How?
    BEM UGM mengirimkan surat resmi ke UNICEF berisi kritik terhadap pemerintah, sementara Ketua BEM dilaporkan menerima ancaman dan penguntitan setelah pernyataan tersebut menjadi viral.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Langkah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) yang mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi pendidikan nasional menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Surat dari Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto itu dikirim menyusul tragedi meninggalnya seorang siswa SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang dipicu keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Aksi tersebut dinilai sebagai bentuk kekecewaan karena suara mahasiswa dan masyarakat dianggap tidak didengar oleh pemerintah.

Menanggapi hal itu, Pengamat Sosial dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Agus Suriadi, menyebut pernyataan Ketua BEM UGM ini muncul dalam situasi yang sangat sensitif, setelah tragedi bunuh diri siswa di NTT. Ia menilai, tindakan tersebut mencerminkan dampak serius dari kebijakan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak anak dan pendidikan.

1. Tragedi tersebut telah meruntuhkan pencapaian statistik yang selama ini dipamerkan Presiden

ilustrasi belajar (pexels.com/Ron Lach)

Salah satu poin utama yang disampaikan Tiyo, lanjut Agus, adalah pernyataan bahwa tragedi tersebut telah meruntuhkan pencapaian statistik yang selama ini dipamerkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap cara pemerintah mempresentasikan keberhasilan, yang dianggap tidak mencerminkan realitas di lapangan,” jelasnya.

Menurut Agus, Tiyo juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menetapkan prioritas kemanusiaan. Kasus siswa yang tidak mampu membeli alat sekolah hingga berujung pada bunuh diri dinilai menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan dasar anak-anak.

2. Terdapat kritik tajam terhadap anggaran pendidikan yang dianggap disalahgunakan

Ilustrasi belajar sains (pexels.com/Bhupindra International Public School)

Selain itu, terdapat kritik tajam terhadap anggaran pendidikan yang dianggap disalahgunakan untuk kebijakan populis yang tidak efektif. Menurut Agus, hal tersebut mencerminkan kekhawatiran terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan.

“Oleh karenanya, Tiyo meminta bantuan UNICEF untuk menyampaikan kritik kepada Presiden Prabowo. Ini menunjukkan bahwa ia merasa suara mahasiswa dan masyarakat tidak didengar oleh pemerintah,” ujarnya.

Agus menilai pernyataan Ketua BEM UGM tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran sosial di kalangan mahasiswa dan masyarakat terhadap isu pendidikan dan hak anak. Kesadaran ini, menurutnya, berpotensi memicu gerakan yang lebih luas untuk menuntut perubahan kebijakan.

“Kritik yang disampaikan dapat menambah tekanan pada pemerintah agar lebih responsif terhadap isu-isu kemanusiaan dan pendidikan. Ini juga dapat mempengaruhi citra publik pemerintah di mata masyarakat,” tuturnya lagi.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa pernyataan yang tegas dan emosional tersebut dapat memicu reaksi beragam dari publik, mulai dari dukungan hingga penolakan, yang menunjukkan adanya polarisasi pandangan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Pernyataan Tiyo Ardianto merupakan seruan mendesak untuk memperhatikan hak-hak anak dan pendidikan di Indonesia

Ilustrasi belajar di sekolah (pexels.com/C.T. PHAT)

Agus mengatakan, bahwa pernyataan Tiyo Ardianto merupakan seruan mendesak untuk kembali memperhatikan hak-hak anak dan pendidikan di Indonesia.

“Dengan menyoroti kegagalan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar, ia mengajak semua pihak untuk lebih kritis terhadap kebijakan yang ada. Ini juga menunjukkan pentingnya peran mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil dalam mengadvokasi perubahan sosial dan politik,” ucapnya.

Diketahui, selang beberapa saat setelah menyuarakan hal ini, Tiyo Ardianto disebut mengalami teror, ancaman penculikan hingga penguntitan.

Editor’s Picks
Ramadan Fair Medan Akan Digelar Mulai Tanggal 25 Februari 2026
Topics
SuratUGMbemmahasiswaUSU

Editorial Team

EditorArifin Al Alamudi

Tonton lebih seru di