Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Pemulihan Pascabencana Aceh–Sumut Tak Cuma Bangun Infrastruktur
Dialog multipihak yang digelar oleh Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL), Jumat (17/3/2026). (Dok: CSL)
  • Dialog multipihak yang digelar CSL menyoroti bahwa pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumut kini fokus pada keberlanjutan lanskap, bukan hanya pembangunan infrastruktur.
  • BRIN menegaskan pentingnya integrasi data lintas sektor untuk membangun sistem pemantauan hidrologi dan kebencanaan yang akurat serta mendukung kebijakan pemulihan wilayah.
  • Perubahan tutupan hutan berdampak langsung pada lingkungan dan ekonomi masyarakat, sehingga kolaborasi diperlukan agar pengelolaan lahan lebih adaptif dan berkelanjutan.
Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Pemulihan wilayah pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara kini tidak lagi hanya berbicara soal pembangunan infrastruktur. Perubahan tutupan hutan dan lahan menjadi isu krusial yang ikut menentukan keberlanjutan wilayah terdampak.

Hal ini mengemuka dalam dialog multipihak yang digelar Coalition for Sustainable Livelihoods (CSL), Jumat (13/3/2026) lalu. Dialog ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pemulihan lanskap yang lebih berkelanjutan.

1. Kolaborasi lintas sektor jadi kunci pemulihan lanskap

Potret udara Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah pasca dihantam banjir bandang, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Dialog ini menghadirkan pemerintah, peneliti, sektor swasta, hingga mitra pembangunan untuk membahas perubahan lanskap pascabencana secara menyeluruh.

“Dialog ini menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai pihak di Sumatra Utara dan Aceh dalam berbagi data, pengetahuan, dan pengalaman terkait perubahan lanskap pascabencana,” ujar Edward Manihuruk.

2. Data disebut jadi fondasi kebijakan pascabencana

Posko Pengungsian Hutanabolon, Tapanuli Tengah (IDN Times/Arifin Al Alamudi)

Dalam diskusi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya data dalam merumuskan kebijakan pemulihan.

“Data menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi solusi pascabencana. Karena itu, penting untuk membangun sistem pemantauan hidrologi dan kebencanaan yang akurat, cepat, dan inklusif,” ujar Hunggul Yudono Setio Hadi Nugroho.

Data yang dikumpulkan dari berbagai pihak dinilai perlu diintegrasikan agar dapat memberikan gambaran utuh terkait perubahan lanskap dan risiko bencana di masa depan.

3. Pemulihan lanskap berdampak langsung ke lingkungan dan ekonomi

Desa Bair, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang hilang setelah longsor menerjang desa yang berlokasi di perbukitan tersebut, pada November 2025 lalu. (Foto: Junaidin Zai/IDN Times)

Perubahan tutupan hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam.

Direktur Yayasan Ekosistem Lestari, M. Yakob Ishadamy, menyoroti meningkatnya risiko kehilangan keanekaragaman hayati akibat tekanan terhadap hutan di Aceh.

Sementara itu, Konservasi Indonesia menilai pemulihan lanskap harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan wilayah.

“Perubahan tutupan hutan dan lanskap tidak hanya berkaitan dengan isu lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap ketahanan wilayah dan keberlanjutan penghidupan masyarakat,” ujar Sundaland Program Director Konservasi Indonesia Jeri Imansyah.

Dari sisi sektor swasta, PT Socfin Indonesia juga menekankan pentingnya praktik pengelolaan lahan yang adaptif terhadap risiko bencana, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi dan dukungan terhadap petani kecil.

Editorial Team