Pemprov Sumut Percepat Digitalisasi Transaksi Daerah

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Sulaiman Harahap, menyatakan dukungannya terhadap percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sumatera Utara.

“Dalam kesempatan ini saya mendukung upaya percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di Sumut, serta mengajak semua pihak untuk turut serta menyukseskan program ini,” ucapnya.

Menurut Sulaiman, keberadaan TP2DD diharapkan mampu mengoptimalkan transaksi elektronik, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif dan transparan.

Sulaiman juga menekankan pentingnya sosialisasi dan fasilitasi kepada masyarakat, terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar digitalisasi transaksi dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.

“Dalam rangka percepatan perluasan digitalisasi daerah, kita dapat belajar serta melihat langsung dari pelaku ekonomi yang sudah mampu eksis dalam melaksanakan digitalisasi untuk kegiatan usaha, seperti rumah makan/restoran dan minimarket,” ujarnya.

Langkah ini dinilai penting agar transformasi digital tidak hanya terjadi di level pemerintah, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelaku ekonomi lokal.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut, Ardan Noor, menjelaskan bahwa P2DD bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

“Transaksi penerimaan Provinsi Sumut melalui kanal ATM dan e-commerce mengalami peningkatan signifikan. Begitu pula melalui kanal QRIS dan EDC. Sementara itu, melalui agen bank, transaksinya mulai berkurang, sebutnya.

Program P2DD juga diklaim mampu mendorong penggunaan teknologi digital dalam pembayaran pajak dan retribusi, memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung integrasi keuangan digital nasional.