Pemerintah Dorong Konservasi Laut Skala Besar Barat Sumatra

24 Apr 2026, 19:32 WIB

Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA/Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar) yang digelar di Medan, Sumatra Utara, 22–23 April. (Dok: Konservasi Indonesia)

Intinya Sih

Pemerintah dan berbagai pihak sepakat menjadikan perairan barat Sumatra sebagai fokus konservasi laut skala besar melalui forum LSMPA di Medan untuk memperkuat tata kelola berbasis data.
Kawasan LSMPA seluas 121.691 km² menuntut regulasi kuat, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan ketat agar pengelolaan sumber daya laut berjalan efektif dan berkelanjutan.
Pendekatan ilmiah berbasis data oseanografi dan keanekaragaman hayati digunakan untuk melindungi habitat penting serta menjaga keberlanjutan perikanan yang berdampak langsung pada nelayan lokal.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times — Perairan barat Sumatra mulai diposisikan sebagai salah satu titik kunci dalam strategi konservasi laut Indonesia. Isu ini mengemuka dalam forum ilmiah yang mempertemukan pemerintah, peneliti, hingga organisasi sipil untuk menyusun arah pengelolaan kawasan laut skala besar.

Di tengah target ambisius perlindungan 30 persen wilayah laut pada 2045, kawasan ini dinilai bukan sekadar luas, tetapi juga kompleks. Pendekatannya tak bisa lagi parsial—harus berbasis data, lintas sektor, dan terintegrasi dari pusat hingga daerah.

1. Barat Sumatra masuk radar konservasi laut skala besar

Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA/Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar) yang digelar di Medan, Sumatra Utara, 22–23 April. (Dok: Konservasi Indonesia)

Perairan barat Sumatra menjadi fokus dalam Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA) yang digelar di Medan, 22–23 April 2026. Forum ini mempertemukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk menyatukan pijakan ilmiah dalam pengembangan kawasan konservasi.

Pendekatan LSMPA dinilai penting karena tak hanya memperluas kawasan konservasi, tetapi juga memastikan pengelolaan berjalan efektif. Skema ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menuju target perlindungan laut jangka panjang, yang menuntut tata kelola berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

2. Tantangan besar: wilayah luas, butuh integrasi kebijakan

Simposium Data dan Informasi Large Scale Marine Protected Area (LSMPA/Kawasan Konservasi Perairan Skala Besar) yang digelar di Medan, Sumatra Utara, 22–23 April. (Dok: Konservasi Indonesia)

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya Direktorat Jenderal Pengelolaan Laut KKP, Cora Mustika, menegaskan bahwa skala kawasan LSMPA menuntut penguatan kelembagaan dan kebijakan yang konsisten.

“LSMPA merupakan kawasan konservasi laut berskala sangat besar seluas 121.691 km² yang mencakup laut terbuka, kolom air, hingga ekosistem laut dalam,” ungkapnya.

Menurut Cora, pengelolaan di wilayah barat Sumatra—terutama yang berada di atas 12 mil laut atau Zona Ekonomi Eksklusif—harus dibarengi regulasi kuat, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan yang ketat. “Pengembangan LSMPA di barat Sumatra di atas 12 mil laut yang masuk pada wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) perlu dibarengi dengan penguatan regulasi, integrasi kebijakan perikanan, serta sistem pemantauan dan pendampingan nelayan, agar pengelolaan sumber daya benar-benar terukur dan berkelanjutan,” tutur Cora.

3. Basis ilmiah jadi kunci, dampaknya langsung ke nelayan

Ilustrasi nelayan. (Dok: Konservasi Indonesia)

Dari sisi ilmiah, pengembangan kawasan ini tidak bisa dilepaskan dari data oseanografi, keanekaragaman hayati, hingga pola perikanan. Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data.

“Kami telah mengintegrasikan data oseanografi, keanekaragaman hayati, dan perikanan untuk mengidentifikasi habitat kunci, jalur migrasi, dan area produktivitas tinggi. Analisis ini menunjukkan keterhubungan kuat antarhabitat, sehingga kawasan perlu dikelola sebagai satu sistem untuk melindungi spesies seperti tuna, hiu, paus, marlin, hingga penyu, sekaligus menjaga area pemijahan dan pembesaran, serta habitat prioritas seperti terumbu karang dangkal dan laut dalam,” papar Victor.

Kondisi lingkungan di barat Sumatra yang dipengaruhi oleh angin muson, Indian Ocean Dipole (IOD), hingga El Niño membuat wilayah ini sangat dinamis. Namun justru di situlah letak nilainya. “Kondisi tersebut menjadikan perairan barat Sumatra sebagai wilayah penting bagi produksi perikanan, terutama ikan pelagis seperti tuna yellowfin dan bigeye dan ikan kecil lainnya,” sambungnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah melihat pendekatan ini sebagai jalan menuju pengelolaan perikanan yang lebih terukur. “Perairan barat Sumatra merupakan zona penting perikanan terukur, dengan pengelolaan berbasis kawasan, pemanfaatan sumber daya dapat dikendalikan sehingga stok ikan tetap terjaga dan memberi manfaat jangka panjang untuk penguatan sosial ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut DKP Sumut, Fitra Kurnia.