Medan, IDN Times – Pelantikan pengurus Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, berujung ricuh pada Minggu (19/4/2026). Insiden terjadi tak lama setelah Wakil Gubernur Sumut, Surya, meninggalkan lokasi acara.
Kericuhan diduga dipicu persoalan internal organisasi. Aparat keamanan yang berjaga langsung turun tangan untuk meredam situasi agar tidak semakin meluas.
Kasatpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, mengatakan keributan terjadi setelah rangkaian acara pelantikan selesai dan tamu undangan mulai meninggalkan lokasi. Menurutnya, pihaknya bersama kepolisian segera melakukan pengamanan saat mendengar adanya keributan di dalam area gedung.
“Setelah acara selesai dan Wagub meninggalkan lokasi, kami mendengar keributan dan langsung melakukan pengamanan,” ujarnya.
Dalam insiden tersebut, seorang anggota Satpol PP Sumut bernama Rahmat Daulay mengalami luka saat mencoba melerai kericuhan. Korban dilaporkan mengalami perdarahan di bagian hidung akibat pukulan. Korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Haji Medan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.
Aparat kepolisian yang berada di lokasi turut mengamankan beberapa orang yang diduga terlibat dalam kericuhan tersebut. Pihak kepolisian menyatakan akan menindak setiap pihak yang mengganggu ketertiban umum dalam kegiatan tersebut.
Hingga saat ini, penyebab pasti kericuhan masih didalami. Namun, dugaan sementara mengarah pada konflik internal di tubuh organisasi yang terlibat dalam acara pelantikan.
Pihak Satpol PP berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi, serta meminta panitia dan peserta kegiatan dapat melakukan konsolidasi internal sebelum acara berlangsung.
Diketahui, kegiatan tersebut merupakan pelantikan pengurus KA KAMMI Sumut periode 2025–2030. Abdul Rahim Siregar dilantik sebagai ketua umum dan acara turut dihadiri Wakil Gubernur Sumut. Meski sempat memanas, situasi di lokasi akhirnya dikendalikan dan massa membubarkan diri. Aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi potensi kericuhan lanjutan.