Medan, IDN Times – Dua stasiun pemantau IQAir di Kota Medan mencatat kualitas udara kategori tidak sehat pada Rabu (14/10/2026) pukul 16.00. Indeks tertinggi tercatat 191 di Stasiun Pangkalan Mansyur.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan, Melvi Marlabayana, mengatakan perubahan kondisi udara dipengaruhi sebaran kabut asap dari wilayah lain di Pulau Sumatra.
Data IQAir menunjukkan Stasiun Pangkalan Mansyur mencatat indeks kualitas udara (AQI) versi Amerika Serikat sebesar 191. IQAir melabeli angka itu “tidak sehat”. Polutan utamanya partikel halus PM2.5 dengan konsentrasi 113 µg/m³.
Pada jam yang sama, suhu di stasiun ini 32 derajat dengan kondisi hujan. Kelembapan 66 persen, kecepatan angin 13 km/jam, dan tekanan udara 1.008 mbar. Stasiun idsMED - MDN - Komp Megacom mencatat AQI 176 pada pukul yang sama, juga berlabel “tidak sehat”. PM2.5 di lokasi ini 91,4 µg/m³.
AQI Pangkalan Mansyur lebih tinggi 15 poin. Selisih PM2.5 antara kedua stasiun 21,6 µg/m³. Tampilan data kedua stasiun tidak menyebut penyebab angka tersebut.
Melvi menyebut kabut asap itu berasal dari wilayah lain di Sumatra dan terbawa angin. Menurut dia, kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah pulau tersebut, serta dipengaruhi cuaca dan pergerakan angin. Ia menyatakan pemantauan kualitas udara terus menjadi perhatian DLH.
Ia mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama saat udara tampak pekat atau jarak pandang menurun. Warga yang terpaksa keluar rumah disarankan memakai masker standar.
Kondisi Kota Medan yang diselimuti asap dalam beberapa hari terakhir memicu kekhawatiran warga. Eka, warga Medan Johor mengatakan, kabut asap membuatnya harus melakukan persiapan lebih sebelum ke luar rumah.
“Memang kita ini tidak punya gangguan pernafasan atau pun alergi udara. Namun kalau kondisinya seperti ini, menjadi tanda bahaya bagi kita. Sehingga harus mempersiapkan misalnya masker sebelum ke luar rumah,” katanya.
Kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Eka yang bekerja di ruang terbuka. Dia mendesak pemerintah untuk tegas menangani Karhutla. Sehingga masyarakat tidak berdampak.
“Setiap tahun kita membaca di berita, ada Karhutla. Justru menjadi pertanyaan, kenapa seolah tidak ada langkah pencegahan dan penindakan yang tegas untuk para pelaku pembakar hutan,” pungkasnya.