Kecelakaan Kereta Api Tewaskan 9 Orang, Ini Kata KAI Sumut

Lokasi ini dikatakannya, dahulu ramai dilalui sepeda motor dan kemudian ditingkatkan sekarang menjadi lebar.

"Ya, lebarnya 4,5 meter sekarang. Tapi, masih belum dijaga," tuturnya.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 94 tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, kewenangan serta tanggung jawab pengelolaan dan pengadaan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang itu berada pada kewenangan Pemerintah sesuai dengan kelas jalannya.

"Kalau jalan nasional berarti pemerintah pusat, kalau jalan provinsi berarti itu pemerintah provinsi, dan kalau jalan kota, desa atau kabupaten berarti Pemerintah Kota Kabupaten yang berwenang untuk melakukan pengelolaan keselamatan di perlintasan sebidang," sambung Anwar.

Artinya, untuk lokasi insiden ini terletak kewenangan di Pemerintah Kabupaten/Kota. Terkait pengelolaan ini nantinya berdasarkan evaluasi bersama, bisa dengan dilakukan penutupan.

Lanjutnya, dari insiden tersebut, pihak KAI sudah bertemu dengan para stakeholder khususnya wilayah di Tebing Tinggi, yakni Kadishub, Kapolres, DPRD Tebing Tinggi, Dirlantas, dan Korlantas Mabes Polri.

Dari pertemuan dan peninjauan ini, ada hal yang disepakati bersama bahwa untuk sementara, akan disiapkan portal sederhana (seperti portal perumahan). Kemudian, dari masyarakat sekitar tepatnya di Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi menyiapkan warga untuk ditugaskan secara swadaya untuk melayani atau turut mengamankan di perlintasan itu.

Kalau untuk penyediaan portal tetap, nantinya sesuai dengan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

"KAI hanya mendorong dengan para stakeholder bahwa diperlintasan sebidang tidak semata perjalanan kereta api-nya, tetapi juga, seluruh pengguna jalan yang melintas diwilayah tersebut," ungkap Anwar.

Disebutkannya, sudah ada beberapa palang pintu yang dibangun oleh pemerintah daerah seperti kereta api Putri Deli, untuk rute Medan- Tanjungbalai. Itu yang bangun Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, tapi belum beroperasi.

Kewenangan Pemerintah berupa pembangunan pos, penyediaan palang pintu hingga penyediaan para petugas sesuai kelas jalan di wilayah tersebut. Sejak insiden terjadi di Tebingtinggi, kini Kereta Api sudah beroperasi normal dengan pengecekan jalur yang aman untuk kecepatan normal.

Untuk palang sementara belum diketahui, apakah difungsikan sementara atau setahun atau selamanya. Sedangkan, pengadaan palang pintu dikatakan Anwar biaya cukup besar. Karena ada pembangunan pos, ada petugas untuk penjaganya minimal petugas 4 orang.

Sekarang sudah ada 7 orang sebagai petugas dengan swadaya untuk bergantian untuk menjaga. "Kami KAI membantu memberikan jadwal rute perjalanan yang melintas di wilayah tersebut," turut Plt Manager Humas Divre I Sumut ini.

Dia mengimbau agar masyarakat lebih tertib saat berada diperlintasan sebidang, karena diperlintasan sebidang ini menjadi tanggung jawab bersama.

"Bukan hanya pemerintah sebagai pemilik jalan, dan bukan menjadi tanggung jawab KAI karena disitu ada Kereta Api yang melintas tetapi itu merupakan tanggung jawab dan perlunya kesadaran dari kita bersama bagi masyarakat yang melewati kereta api berhenti sejenak lihat kanan kiri. Jika tidak ada yang mendekat baru melintas, lebih baik kita kehilangan 1 menit untuk waspada daripada kita kehilangan keselamatan 1 menit yang tidak bisa kembali lagi," pungkasnya.