Kasasi Pengangkatan PPPK Ditolak MA, Pakar Hukum: Terbitkan SK Baru

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab), Assoc. Prof. Dr. T. Riza Zarzani memberikan peringatan keras, Minggu (8/2/2026). Menurutnya, kasus ini adalah potret nyata bagaimana birokrasi dirusak praktik lancung. Satu hal yang paling menyentak adalah potensi kerugian negara yang ditimbulkan. Gaji yang sudah telanjur masuk ke rekening para pemegang SK "bermasalah" kini menjadi persoalan hukum yang pelik.

"Karena SK dinyatakan cacat hukum dan tidak sah oleh pengadilan, maka otomatis segala hak keuangan yang menyertainya berpotensi menimbulkan kerugian negara," kata Riza.

Riza menegaskan bahwa uang rakyat yang digunakan untuk membayar gaji PPPK hasil "main mata" adalah pemborosan yang melawan hukum. Publik pun bertanya-tanya, siapa yang harus masuk penjara (bertanggungjawab) jika negara terbukti rugi? Riza menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak bisa dilempar-lempar.

"Secara hukum, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pejabat yang menandatangani SK (Pejabat Pembina Kepegawaian) serta Tim Seleksi yang memanipulasi data," tegasnya.

Menurutnya, mereka tidak bisa berkelit hanya dengan alasan kesalahan administrasi. Pasalnya, ada niat jahat (mens rea) untuk menyingkirkan guru-guru berprestasi demi memasukkan "titipan" melalui nilai SKTT siluman.

Tak main-main, aroma korupsi dalam kasus ini sudah menyeret sejumlah pejabat teras di Kabupaten Langkat ke balik jeruji besi. Sebut saja Saiful Abdi (Mantan Kadis Pendidikan) yang sudah divonis 3 tahun penjara, serta Alek Sander (Kasi Pendidikan) dengan vonis 2,5 tahun. Namun, Riza menilai ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengusut keterlibatan pihak lain.

"Dari perspektif pidana, ini sudah masuk ranah Tipikor. Ada penyalahgunaan wewenang dan indikasi gratifikasi. Ini harus jadi preseden hukum jangan main-main dengan dokumen negara!," tambah Riza lagi.

Lalu, bagaimana nasib para guru yang sudah telanjur mengajar? Riza menyarankan langkah ekstrem namun adil. Cabut SK lama dan terbitkan SK baru berdasarkan nilai CAT murni.

"SK yang ada sekarang itu produk cacat. Harus dibatalkan total agar negara tidak terus-menerus merugi karena membayar gaji pada posisi yang didapat dari jalur korupsi," tegas dia.