Kakanwil Kemenag Sumut Sebut Data Valid untuk Kebijakan Efektif

12 Mei 2026, 06:00 WIB

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi saat Podcast Paskalibah Pro di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (Dok. Imam for IDN Times)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Ahmad Qosbi menegaskan pentingnya data valid untuk kebijakan efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah potensi konflik di Sumatra Utara.
Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatra Utara tahun 2025 mencapai skor 81,56, naik dari tahun sebelumnya dan menempatkan provinsi ini di peringkat kesepuluh nasional.
Kemenag Sumut bersama BPS dan FKUB terus memperkuat kolaborasi melalui program Desa Sadar Kerukunan serta penerapan Early Warning System untuk deteksi dini konflik sosial keagamaan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

2020

Pemerintah melalui Kementerian Agama bersama Pemerintah Daerah dan FKUB membentuk Desa Sadar Kerukunan sebagai upaya meningkatkan indeks kerukunan umat beragama.

tahun 2025

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatra Utara mencapai skor 81,56 dan menempati urutan kesepuluh nasional, menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya.

Senin (11/05/2026)

Ahmad Qosbi menjadi narasumber Podcast Paskalibah Pro di Gedung BPS Sumatra Utara dan menekankan pentingnya data valid untuk kebijakan efektif serta kerja sama dengan BPS dalam mewujudkan data yang profesional dan terukur.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

What?
Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatra Utara menekankan pentingnya data valid untuk mendukung kebijakan efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mencegah potensi konflik sosial.
Who?
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Where?
Pernyataan disampaikan di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, Kota Medan.
When?
Kegiatan berlangsung pada Senin, 11 Mei 2026, saat sesi Podcast Paskalibah Pro.
Why?
Pentingnya data valid dijelaskan sebagai dasar pengambilan kebijakan preventif dan peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatra Utara yang mencapai skor 81,56 pada tahun 2025.
How?
Pemerintah melalui Kemenag bekerja sama dengan Pemda dan FKUB membentuk Desa Sadar Kerukunan serta mengembangkan Early Warning System untuk memantau potensi konflik secara real-time dari KUA dan penyuluh agama.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pak Ahmad Qosbi bilang data yang benar itu penting supaya pemerintah bisa buat aturan yang bagus. Dia kerja di Kementerian Agama Sumatera Utara dan ngomong di gedung BPS. Katanya orang di Sumatra Utara rukun banget, dapat nilai 81,56. Ada juga desa rukun dan sistem buat cegah ribut antar agama. Mereka kerja bareng biar damai terus.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Pernyataan Ahmad Qosbi menyoroti kemajuan nyata dalam pengelolaan kerukunan umat beragama di Sumatra Utara, dengan peningkatan skor indeks hingga 81,56 pada tahun 2025. Kolaborasi antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, FKUB, dan BPS menunjukkan komitmen bersama membangun kebijakan berbasis data yang akurat, memperkuat pencegahan dini konflik, serta menjaga harmoni sosial secara terukur dan profesional.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Medan, IDN Times - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi menyampaikan data yang valid membantu pemerintah dan organisasi masyarakat dalam mengambil kebijakan preventif, seperti pemetaan situasi (reduksi data) dan sosialisasi yang efektif.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi Narasumber Podcast Paskalibah Pro di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara, pada Senin (11/05/2026).

“Data memiliki peran krusial dalam merawat kerukunan antar umat beragama melalui penyediaan informasi akurat mengenai potensi konflik, peta kerukunan, dan kebutuhan dialog. Pemerintah dan organisasi masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) misalnya dapat mengambil kebijakan yang optimal untuk merawat harmoni dalam kehidupan beragama,” ucap Kakanwil.

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatra Utara meraih skor 81,56 pada tahun 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi saat Podcast Paskalibah Pro di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (Dok. Imam for IDN Times)

Dia juga mengatakan Indeks Kerukunan Umat Beragama di Sumatra Utara meraih skor 81,56 pada tahun 2025. Skor tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

“Sumatra Utara berada di urutan kesepuluh nasional menurut Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2025. Artinya masyarakat kita yang beragam ini bisa saling berdampingan. Semoga data terus mengalami peningkatan seiring dengan program dan aksi yang dilakukan dalam merawat kerukunan di Sumatra Utara, tambahnya.

2. Pentingnya Early Warning System (EWS) sebagai pencegahan konflik sosial

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi saat Podcast Paskalibah Pro di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (Dok. Imam for IDN Times)

Dia juga memaparkan dalam mewujudkan indeks yang tinggi, pemerintah melalui Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan FKUB telah membentuk Desa Sadar Kerukunan sejak 2020.

Lalu Kakanwil Kemenagsu juga menjelaskan pentingnya Early Warning System (EWS) sebagai pencegahan konflik sosial berdimensi keagamaan secara dini.

“Sistem ini memfasilitasi pengumpulan data real-time dari KUA dan penyuluh agama untuk memetakan kerawanan, meredam eskalasi, serta memperkuat kerukunan umat,” ucap Kakanwil.

3. Ahmad Qosbi sebut dalam mewujudkan data yang valid ini terus terjalin

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatra Utara, Ahmad Qosbi saat Podcast Paskalibah Pro di Gedung Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Utara (Dok. Imam for IDN Times)

Ahmad Qosbi berterima kasih ke pada BPS Sumatra Utara sebagai mitra yang terus berkolaborasi dalam mewujudkan data yang valid.

“Data sangat penting, kami banyak belajar dari BPS terkait validitas data. Semoga kerja sama dalam mewujudkan data yang valid, profesional, terukur, dan bermanfaat ini terus terjalin,” pungkasnya.