Gumilar: Business Judgment Rule Belum Berjalan Secara Konsisten

BJR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 97 ayat (5). Aturan ini menegaskan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perusahaan selama keputusan diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanpa konflik kepentingan.

Menurut Gumilar, prinsip ini menjadi bentuk kepercayaan hukum terhadap profesionalisme direksi.

“Prinsip ini, secara normatif, merupakan manifestasi dari kepercayaan hukum terhadap kemampuan dan kebijakan profesional direksi dalam menghadapi risiko bisnis,” katanya.

Meski secara aturan sudah jelas, implementasi di lapangan masih sering menimbulkan persoalan, terutama dalam kasus yang melibatkan kerugian negara.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan ratusan kasus korupsi di BUMN/BUMD dalam dua dekade terakhir. Kondisi ini membuat keputusan bisnis sering dikaitkan dengan tindak pidana.

“Tidak jarang hakim tingkat pertama atau banding cenderung menilai ‘kerugian negara’ sebagai bukti awal terjadinya korupsi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan parameter BJR secara komprehensif,” jelas laki-laki yang karib disapa Agum ini.

Padahal, dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, BJR diakui sebagai dasar bahwa kerugian bisnis tidak otomatis merupakan tindak pidana.

Agum menilai kondisi ini membuat direksi berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi dituntut berani mengambil keputusan strategis, di sisi lain dibayangi risiko hukum.

“Perusahaan modern membutuhkan eksperimentasi, investasi, dan keputusan strategis yang berani, namun direksi sering berada pada posisi di mana keputusan tersebut berpotensi disalahartikan sebagai kerugian negara,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong adanya penguatan kepastian hukum, peningkatan pemahaman direksi, serta integrasi prinsip BJR dalam praktik good corporate governance (GCG).