Gubernur Bobby Walk Out saat Bahas Anggaran Bencana, Ini Penjelasannya

Saat dikonfirmasi, Bobby menegaskan kekecewaannya muncul karena angka alokasi dana tidak sejalan dengan kebutuhan riil berdasarkan dokumen R3P Sumut. Menurutnya, data tersebut telah diverifikasi lintas kementerian dan lembaga.

"R3P itu datanya sudah dikonfirmasi, bukan hanya pemerintah daerah yang buat, tapi dengan kementerian lembaga dan sudah diverifikasi melalui BPS dan sudah dimasukkan ke Bappenas," ujarnya saat ditemui di Padang Sidempuan, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam Rencana Induk (Renduk) rehabilitasi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Barat, dan Sumut yang totalnya Rp56 triliun, Sumut hanya mendapat Rp2,1 triliun.

"Kita kembali keberatan adalah pembagian ke Sumut hanya Rp 2,1 triliun dari Rp 56 triliun, sementara kebutuhan kita ada Rp 30 triliun lebih. Nah ini yang kita sampaikan. Kita sedikit kecewa dan juga keberatan dengan angka tersebut," ujarnya.

Bobby juga mempertanyakan dasar perhitungan pemerintah pusat dalam menentukan porsi anggaran untuk masing-masing daerah terdampak. Ia menilai dampak bencana dan jumlah korban seharusnya menjadi indikator utama.

"Padahal kita korban, ya namanya bencana pasti yang paling tolak ukur adalah dampaknya, korbannya. (Jumlah) Korbannya kita setelah Aceh kita korban terbanyak...Dan juga korban seperti rumah hilang dan yang lain-lainnya kita juga salah satu yang terbanyak setelah Aceh, tapi anggarannya kita yang paling kecil," katanya.

Meski begitu, ia menyatakan telah menyampaikan masukan dalam forum tersebut dan berharap ada revisi anggaran. "Tapi mudah-mudahan, kemarin (sudah saya) sampaikan (soal dampaknya) mudah-mudahan nanti ada yang bisa di revisi," imbuhnya.

Menanggapi polemik tersebut, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Rencana Induk yang dibahas masih merupakan versi awal dan belum final.

"Rencana induk ini adalah versi pertama. Kami tetap membuka ruang masukan baru, seperti yang sudah disampaikan Gubernur Sumut, Wagub Aceh, dan Sekda Sumbar. Masukan dari kepala daerah wilayah terdampak sangat kami perhatikan, kami masih membuka masukan hingga 30 Maret,” katanya.