Medan, IDN Times – Setelah nonton bareng film dokumenter Pesta Babi yang digelar Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) diskusi berlangsung antusias, pada Kamis (15/5/2026).
Para aktivis, jurnalis, seniman dan pegiat lingkungan menyoroti perusakan hutan, peran negara, dan nasib perempuan di tengah konflik agraria.
Aktivis lingkungan dan HAM sekaligus Direktur Srikandi Lestari, Mimi Surbakti, membuka diskusi dengan menyoroti ketimpangan kekuatan antara oligarki dan masyarakat.
Menurutnya uang terorganisir akan menang mengalahkan orang-orang yang tidak terorganisir.
"Tapi orang-orang yang terorganisir akan mengalahkan uang yang terorganisir juga. Karena uang tidak memiliki otak, tapi manusia memiliki otak," ujarnya.
Ia menilai film Pesta Babi memperlihatkan bagaimana satu keluarga dengan modal besar bisa menguasai sumber daya yang menyangkut hajat hidup banyak orang.
"Berapa banyak rakyat Papua? Berapa banyak rakyat Indonesia? Kenapa tidak bersatu menolak itu? Karena kita tidak terorganisir. Kita masih terpisah-pisah, terkotak-kotak. Itu yang menyebabkan oligarki menjadi berkuasa," katanya.
Mimi juga mengkritik peran negara yang menurutnya lebih berpihak pada oligarki. Ia menyinggung bantuan sosial yang justru dianggapnya sebagai bentuk pembungkaman.
"Bansos itu adalah suatu pembungkaman agar kita nggak boleh berteriak. Kalau kau ikut demo, bantuanmu ditarik," ujarnya.
Ia mencontohkan konflik di Tapanuli, di mana hutan kemenyan milik masyarakat adat dialihfungsikan menjadi HTI dan proyek geotermal.
"Di Tapanuli Utara, Banu Waji, ada ibu yang dulu bisa jual kemenyan 500 kilo setahun. Sekarang 50 kilo pun nggak dapat. Lahannya 10 hektare nggak bisa dipakai karena keluar gas beracun. Dia terpaksa sewa 1 hektare untuk bertani," kata Mimi.
Advokat dan aktivis perempuan Timo Dahlia menyoroti dampak perusakan hutan terhadap perempuan dan anak. Ia membandingkan kondisi di Papua dengan film Avatar.
"Kalau terjadi hal seperti ini, siapa yang paling menderita? Perempuan dan anak. Ada yang melahirkan di hutan lalu meninggal karena tidak ada tenaga kesehatan. Ini bukan lagi soal keprihatinan, tapi apa yang bisa kita lakukan," ujarnya.
Timo menekankan pentingnya strategi, baik lewat jalur litigasi maupun non-litigasi. Ia juga mengutip contoh perjuangan perempuan di Filipina tepatnya di Mindanao yang tampil di garda depan melawan proyek yang merusak lingkungan.
"Perempuan itu yang paling menderita kalau harus mengungsi, menggotong anak, ibu hamil, menyusui di hutan. Tapi justru perempuan juga yang punya daya tahan dan kearifan lokal untuk melawan," katanya.
Fotografer Mafa Yulie, yang memandu diskusi menyebut situasi saat ini membuat ruang diskusi harus dilakukan secara gerilya.
Bagi Mafa, negara memang sudah tidak baik-baik saja. Sebab, saat ini kita juga bergerilya untuk menyampaikan informasi lewat akar rumput dan diskusi kecil-kecil. Ini salah satu pilihan.
Ia menyinggung performance journalism yang dikembangkan FJPI sebagai cara menyampaikan informasi yang tidak terjangkau media arus utama.
Sementara itu, inisiator nobar sekaligus jurnalis senior Awi menjelaskan alasan menggelar pemutaran film tersebut.
"Film-film Dandhy Laksono ini selalu membongkar hal yang selama ini kita nggak tahu. Film ini media advokasi supaya kita tahu masalahnya, lalu tahu apa yang harus dilakukan," kata Awi.
Ia menyebut Pesta Babi relevan dengan kondisi di Sumut, di mana konflik antara masyarakat adat dan perusahaan masih marak.
"Hutan ini adalah supermarket bagi masyarakat. Kalau isi supermarketnya sudah hangus, mereka mau makan apa? Hutan itu jantung kehidupan," ujarnya, mengutip narasi dalam film.
Awi juga menyoroti sosok perempuan Papua seperti Yasinta Moiwend dari suku Marind, Papua Selatan, yang berani bersuara di Jakarta untuk mempertahankan hutan mereka.
"Saya menangis ketika menonton. Mereka datang dari balik gunung, dari balik hutan, ke Jakarta dengan berani berjuang membela Tanah Papua, menyuarakan aspirasi mereka. Itu luar biasa," tuturnya.
Sementara itu Hafiz Taadi, seniman dari Taman Budaya Medan (TBM) menyampaikan, apa yang terjadi pada Tanah Papua seperti yang digambarkan di film adalah perampasan dengan terang benderang. “Media harus terus menerus memberitakan ini,” kata Hafiz. Dari kacamata kebudayaan Hafiz melihat, pemerintah seharusnya tidak mencampuri semua hal.
Diskusi ditutup dengan seruan untuk memperkuat jejaring dan konsolidasi masyarakat sipil. Bagi para peserta, nobar Pesta Babi bukan sekadar nonton film, tapi pemantik gerakan untuk menjaga hutan dan hak masyarakat adat.