Dirty Vote II O3 dan Pertarungan Melawan Narasi Rezim

Dirty Vote II O3 bukan sekuel yang sekadar mengulang formula lama. Jika film pertamanya fokus pada dugaan pelanggaran demokrasi menjelang Pemilu 2024, sekuel ini memperluas cakupan pada konstelasi politik nasional dan relasi elite, termasuk prediksi arah kebijakan dan kekuatan militer-ekonomi.

Penelitian mencatat film ini menggunakan strategi naratif, visual, dan simbolik untuk mengonstruksi diskusi tandingan tentang hegemoni kekuasaan.

“Artinya, film ini tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi membingkai realitas,” tulis Ricky kepada IDN Times, Minggu (22/2/2026).

Dalam analisisnya, para peneliti menyebut Dirty Vote II O3 sebagai media alternatif yang berusaha menghidupkan rasionalitas komunikatif melalui penyebaran data dan argumen yang rasional dan sekaligus meretakkan hegemoni ideologis rezim.

Bahasanya tegas. Tuduhannya serius. Film ini memosisikan diri sebagai ruang publik alternatif—tempat publik dapat menilai ulang legitimasi kekuasaan dan memulihkan daya kritis terhadap wacana politik yang dominan. Namun publik tidak hanya menerima. Mereka juga menilai balik.

Distribusi melalui kanal YouTube dinilai sebagai langkah strategis. Film ini melompati media arus utama dan langsung menyasar masyarakat.

Ricky menyebut fenomena ini menunjukkan bahwa dunia digital dapat berubah menjadi ruang publik yang berlawanan, sebuah area yang berbeda yang memungkinkan narasi yang menentang dominasi pendapat pemerintah. Apa lagi melihat kolom komentar di laman film itu.

“Dokumenter politik seperti ini memiliki dampak dua arah. Ini meningkatkan kesadaran politik di satu sisi, dan memperkuat perpecahan di sisi lain” katanya.

Salah satu klaim paling kuat dalam penelitian adalah bahwa film ini bisa menjadi alat pendidikan politik. Dirty Vote II O3 bahkan disebut dapat digunakan “sebagai alat simbolik untuk menentang dominasi wacana nasional dan untuk memperkuat demokrasi deliberative di Indonesia”

Namun penelitian lain yang dikutip menunjukkan bahwa menonton film Dirty Vote II O3 memang meningkatkan pengetahuan politik, tetapi juga membuat sebagian responden menunjukkan keraguan yang lebih besar terhadap informasi politik secara keseluruhan.

“Di sinilah titik krusialnya. Jika kesadaran politik tumbuh tanpa fondasi kepercayaan terhadap institusi, maka yang muncul bukan partisipasi konstruktif, melainkan sinisme. Dirty Vote II O3 membingkai relasi rakyat dan kekuasaan dalam oposisi yang tegas. Demokrasi versus manipulasi, rasionalitas versus propaganda, moralitas versus kekuasaan. Secara teoritis, ini disebut sebagai praktik kontra-hegemonik,” katanya.

Dirty Vote II O3 jelas memainkan peran penting dalam dinamika komunikasi politik Indonesia. Film berdurasi sekitar empat jam ini, memanfaatkan ruang digital untuk menyampaikan kritik langsung kepada publik, tanpa filter media arus utama.

“Kami menyimpulkan film ini adalah contoh komunikasi publik deliberatif yang bertujuan untuk mengembalikan kejujuran dalam debat politik,” katanya.

Namun demokrasi tidak berhenti pada keberanian berbicara. Demokrasi diuji pada kemampuan publik untuk memilah, menganalisis, dan menguji setiap narasi—baik narasi resmi pemerintah maupun narasi tandingan.

Karena dalam pertarungan wacana, yang paling berbahaya bukan hanya narasi tunggal kekuasaan. Tetapi juga ketika publik berhenti berpikir kritis terhadap narasi apa pun yang terdengar paling meyakinkan. Dan di situlah Dirty Vote II O3 menemukan relevansinya—bukan sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai pemicu pertanyaan.