SPPG Ditutup Sementara, Dinkes Medan Sebut Bisa Buka Lagi dalam 2 Hari

Berdasarkan ketentuan tersebut, operasional SPPG yang tercantum dalam lampiran surat dihentikan sementara hingga pengelola melakukan pendaftaran SLHS ke Dinas Kesehatan setempat dan/atau membangun IPAL sesuai ketentuan yang berlaku.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pengelola SPPG dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian operasional dengan melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

Ketua Tim Kerja Pencegahan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Medan, Eddy Yusuf, menjelaskan, dapur SPPG seharusnya sudah menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan standar kesehatan sebelum mulai beroperasi.

“Persyaratan SPPG yang beroperasi harus memenuhi SOP layanan kesehatan standar, mulai dari petugas pengelola makanan, tempat pengolahan dan penyimpanan makanan, hingga proses pendistribusian makanan. Semua itu memiliki standar pelayanan dari kementerian yang harus diikuti,” kata Eddy kepada IDN Times, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, evaluasi terhadap operasional dapur SPPG juga dilakukan menyusul sejumlah kasus keracunan dan gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi makanan dari program MBG di beberapa daerah.

“Pemerintah secara bertahap mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan dengan melibatkan berbagai sektor, termasuk Dinas Kesehatan. Sarana dan prasarana seperti lokasi, bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan harus benar-benar memenuhi standar. Penutupan sementara ini dilakukan agar pengelola melengkapi dokumen, salah satunya sertifikat layak sehat,” jelasnya.

Eddy menambahkan, jika seluruh persyaratan administrasi telah dilengkapi, proses pengurusan sertifikat layak sehat di Dinas Kesehatan Kota Medan relatif cepat.

“Kalau berkasnya lengkap, pengurusannya bisa selesai dalam dua hari. Setelah sertifikat layak sehat keluar, dapur SPPG bisa kembali beroperasi sesuai dengan pagu yang diterima,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa Kota Medan sebenarnya memiliki kuota hingga 250 dapur SPPG, namun saat ini baru sekitar 60 dapur yang telah berjalan.

“Walaupun pagunya 250, mencari lokasi yang memenuhi syarat tidak mudah. Harus ada surat keterangan sehat bagi karyawan, uji laboratorium makanan, serta pelatihan bagi pekerja yang menangani pengolahan dan distribusi makanan,” ungkapnya.

Eddy berharap seluruh pengelola dapur SPPG di Kota Medan segera melengkapi dokumen administrasi dan standar kesehatan agar pengawasan oleh Dinas Kesehatan dapat berjalan optimal.

“Dengan keterlibatan Dinas Kesehatan sebagai pengawas, memang tidak menjamin 100 persen semuanya aman. Tetapi setidaknya jika SOP dijalankan, potensi risiko bisa diminimalkan sehingga tidak sampai terjadi kasus keracunan atau gangguan kesehatan bagi penerima manfaat,” pungkasnya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri bertujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Namun dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, program ini sempat mendapat sorotan setelah muncul laporan dugaan kasus keracunan makanan.