Demonstran Kibarkan Bendera Putih, Soroti 9 Bulan Pemulihan Pasca Bencana

Rahmad menyampaikan, ketidakjelasan penetapan status bencana menjadi salah satu persoalan yang membuat proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lambat.

Menurutnya, sejak bencana terjadi pada akhir November 2025, pemerintah belum memberikan kepastian kebijakan dalam penanganan jangka panjang.

Tidak ditetapkannya bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional, kata dia, turut berdampak terhadap ketidakpastian kebijakan anggaran dan mekanisme pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi.

“Kami menilai pemerintah tidak memprioritaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ekologis Aceh-Sumatra,” ujarnya.

Koalisi juga menilai bencana ekologis di Aceh dan wilayah Sumatra belum berakhir meski telah berlangsung hampir sembilan bulan.

Rahmad menyebut sejumlah wilayah di Aceh masih dilanda banjir dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya Gayo Lues dan Aceh Utara. Banjir terbaru juga terjadi di Aceh Barat Daya.

Kondisi serupa, kata dia, terjadi di sejumlah wilayah Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar).

“Jadi bencana ekologis Aceh-Sumatra belum berakhir. Bencana masih berlangsung hingga saat ini,” katanya.

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana membantah klaim pemerintah yang menyebut proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dipercepat. Menurut mereka, masih banyak persoalan yang belum terselesaikan di wilayah terdampak.

Mulai dari pembersihan lumpur yang belum maksimal, kondisi sungai yang masih dangkal, hingga lahan sawah dan perkebunan sebagai sumber penghidupan masyarakat yang belum sepenuhnya dipulihkan.

Selain itu, masyarakat masih menghadapi persoalan air bersih, hunian sementara, hingga ketidakjelasan pembangunan hunian tetap dan lokasi relokasi.

“Sudah hampir sembilan bulan bencana terjadi, penanganannya berjalan sangat lambat,” ujar Rahmad.

Ia menambahkan, sejumlah sekolah masih menggunakan tenda. Begitu pula akses jalan dan jembatan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat masih dalam kondisi darurat.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak pemerintah pusat segera menetapkan bencana ekologis Aceh-Sumatra sebagai bencana nasional.

Mereka juga meminta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan kepastian serta transparansi kebijakan anggaran.

“Karena waktu terus berjalan dan musim hujan akan kembali. Ketidakpastian proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan memperpanjang penderitaan masyarakat korban,” kata Rahmad.

Menurutnya, pemulihan bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Pemerintah juga harus memastikan hak masyarakat korban untuk hidup aman, memiliki tempat tinggal dan penghidupan yang layak, serta memperoleh lingkungan yang sehat dan terlindungi.

Koalisi menyatakan akan terus mengawal proses pemulihan bencana ekologis Aceh-Sumatra dan memastikan aspirasi masyarakat korban tetap menjadi perhatian pemerintah.