Cen Sui Lan Jadi Bupati Terkaya di Kepri, Harta Capai Rp293 Miliar
- Cen Sui Lan, Bupati Natuna, tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Kepri dengan total kekayaan Rp293 miliar berdasarkan laporan LHKPN 2024 yang disampaikan ke KPK.
- Kekayaan Cen Sui Lan melonjak drastis dari Rp1,1 miliar pada 2023 menjadi Rp293 miliar pada 2024, didorong peningkatan nilai tanah dan bangunan di Kota Batam.
- Dua kepala daerah di Kepri, yakni Bupati Karimun dan Bupati Kepulauan Anambas, belum tercatat melaporkan LHKPN mereka dalam basis data publik KPK.
- Cen Sui Lan, Bupati Natuna, tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Kepri dengan total kekayaan Rp293 miliar berdasarkan laporan LHKPN 2024 yang disampaikan ke KPK.
- Kekayaan Cen Sui Lan melonjak drastis dari Rp1,1 miliar pada 2023 menjadi Rp293 miliar pada 2024, didorong peningkatan nilai tanah dan bangunan di Batam tanpa catatan utang.
- Dua kepala daerah di Kepri, yakni Bupati Karimun dan Bupati Kepulauan Anambas, belum tercantum dalam data publik LHKPN KPK hingga berita ini diterbitkan.
Batam, IDN Times - Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK. Total kekayaannya dalam laporan periodik 2024 mencapai Rp293 miliar, melonjak tajam dari sekitar Rp1,1 miliar dari tahun 2023.
Data tersebut merujuk pada dua dokumen resmi yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni laporan saat menjabat sebagai Anggota DPR RI di tahun 2023 dan 2024.
Dalam laporan awal menjabat di tahun 2023, total kekayaan Cen Sui Lan sebesar Rp1.112.082.000. Aset tersebut didominasi oleh dua bidang tanah di Kota Batam senilai Rp950 juta serta kas Rp162 juta.
Namun, dalam laporan periodik di tahun 2024, total kekayaan melonjak menjadi Rp293.000.082.000. Kenaikan ini terutama ditopang oleh peningkatan nilai aset tanah dan bangunan yang mencapai Rp283 miliar.
1. Jumlah aset meningkat tajam dalam satu tahun
Tidak hanya nilai, jumlah aset juga bertambah signifikan. Jika pada laporan awal hanya terdapat dua bidang tanah, pada laporan terbaru tercatat sedikitnya 13 bidang tanah dan bangunan, seluruhnya berlokasi di Kota Batam.
Beberapa aset menunjukkan kenaikan nilai yang mencolok. Tanah seluas 2.000 meter persegi yang sebelumnya dilaporkan senilai Rp200 juta, meningkat menjadi Rp20 miliar. Sementara tanah seluas 8.000 meter persegi naik dari Rp750 juta menjadi Rp76 miliar.
Selain itu, muncul sejumlah aset baru berupa tanah dan bangunan dengan nilai bervariasi, mulai dari Rp1,5 miliar hingga Rp36 miliar per bidang. Seluruh kepemilikan tersebut dicatat sebagai “hasil sendiri”.
Di sisi lain, tidak terdapat catatan utang dalam kedua laporan tersebut. Sementara itu, kas dan setara kas juga meningkat dari Rp162 juta menjadi Rp10 miliar.
Saat dikonfirmasi, Cen Sui Lan menegaskan bahwa laporan LHKPN periodik terbarunya masih dalam proses. “Lagi di proses,” kata Cen Sui Lan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (30/3/2026).
Namun demikian, upaya konfirmasi lebih lanjut terkait lonjakan signifikan kepemilikan tanah dan bangunan dari tahun 2023 ke 2024 tidak mendapatkan tanggapan dari yang bersangkutan hingga berita ini diturunkan.
2. Cen Sui Lan jadi kepala daerah terkaya di Kepri
Sebagai perbandingan, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam laporan periodik 2025 LHKPN mencatat total kekayaan sebesar Rp10.047.196.332. Sementara itu, Bupati Lingga, Muhammad Nizar, memiliki total kekayaan Rp3.261.072.820.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, melaporkan total kekayaan Rp7.090.903.000 dalam LHKPN periodik 2024. Adapun Walikota dan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam laporan awal menjabat 2025 mencatat kekayaan sebesar Rp6.910.737.715.
Sementara itu, Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah dalam laporan saat masih menjabat anggota DPRD Provinsi Kepri pada 2024 memiliki total kekayaan Rp7.474.231.025.
Hal tersebut membuat posisi Cen Sui Lan menjadi kepala daerah nomor satu dengan harta kekayaan terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dua kepala daerah absen LHKPN
Di sisi lain, tidak seluruh kepala daerah di Kepulauan Riau tercatat melaporkan harta kekayaannya dalam basis data publik LHKPN KPK. Nama Bupati Karimun, Iskandarsyah, misalnya, belum ditemukan dalam penelusuran di situs resmi tersebut.
Hal serupa juga terjadi pada Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, yang hingga kini belum tercantum dalam data publik LHKPN KPK.
Belum diketahui secara pasti penyebab absennya kedua kepala daerah tersebut dalam pelaporan LHKPN. Upaya konfirmasi kepada keduanya masih terus dilakukan, dan akan disampaikan lebih lanjut setelah diperoleh tanggapan resmi.
