BRT Mebidang Sekali Bayar, Penumpang Tak Perlu Tap Ulang Saat Transit

Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan sistem pembayaran akan menggunakan metode cashless, antara lain kartu uang elektronik dan QRIS dengan mekanisme scan & tap.

Dengan sistem tersebut, penumpang cukup melakukan pembayaran satu kali untuk satu perjalanan. Ketika harus turun dan berganti bus atau koridor, penumpang tidak dikenakan tarif kembali selama masih berada dalam perjalanan yang terintegrasi.

“Contohnya kita dari Pakam sampai ke Amplas atau on-corridor yang ada di SM Raja. Kemudian penumpang turun di situ karena mau menuju Pos Blok, maka tidak akan bayar lagi. Cukup sekali bayar, setelah itu nunggu bus selanjutnya ke Pos Blok maka tidak akan bayar lagi selama tidak keluar dari koridor,” kata Yuda dalam keterangan tertulis, Jumat (25/9/2026).

Skema integrasi pembayaran ini menjadi bagian dari pengembangan BRT Mebidang yang menghubungkan wilayah Medan, Binjai, dan Deliserdang.

Yuda mengatakan sebanyak 30 bus akan tersedia saat BRT Mebidang mulai beroperasi penuh pada 8 Desember 2026. Dari jumlah tersebut, 14 unit akan ditempatkan di Koridor 11 dengan rute Teladan–Terminal Lubukpakam. Sebanyak 13 bus melayani Koridor 12 dengan rute Simpang Barat–Binjai, sedangkan tiga unit lainnya disiapkan sebagai armada cadangan.

Selama masa uji coba, masyarakat masih dapat menggunakan layanan BRT secara gratis. Setelah operasional penuh, tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kelompok tertentu, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia.

Pengembangan BRT Mebidang sendiri merupakan bagian dari pengembangan transportasi massal kawasan perkotaan yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua koridor Mebidang berada dalam pengelolaan Pemprov Sumut dengan dukungan Kementerian Perhubungan.

Selain menyiapkan sistem pembayaran, Pemprov Sumut masih membangun sejumlah infrastruktur pendukung BRT, termasuk halte pada koridor utama di sepanjang jalan utama Kota Medan.

Pengembangan tersebut diharapkan membuat sistem transportasi publik tidak hanya mengandalkan armada, tetapi juga ditopang fasilitas perpindahan penumpang yang memadai.

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyebut pengembangan BRT Medan juga mencakup peningkatan infrastruktur seperti halte dan aksesibilitas koridor. Pada 2026, pemerintah juga masih memproses desain peningkatan aksesibilitas koridor BRT serta depo tambahan untuk kawasan Mebidang.

Dengan target operasi penuh pada Desember, perhatian berikutnya berada pada kesiapan armada, halte, sistem pembayaran terintegrasi, serta konektivitas antarkoridor agar skema sekali bayar benar-benar dapat digunakan penumpang dalam praktik.