Beda Nasib dengan Amsal, Pujakesuma Geruduk PN Medan Minta Toni Anggoro Bebas

Toni Aji Anggoro merupakan terpidana korupsi yang sebelumnya didakwa melakukan pengelolaan dan pembuatan website Desa tahun anggaran 2020 s/d 2023 bertempat di Kecamatan Mardinding, Kecamatan Juhar, Kecamatan Laubaleng, dan Kecamatan Kutabuluh. Ia disebut-sebut melakukan korupsi sebesar Rp5,7 juta dari tawaran jasa pembuatan website itu.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Medan, Toni Aji Anggoro sempat dituntut bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahkan menuntut Toni Aji Anggoro dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan dengan denda sebesar Rp50 juta.

Namun pada Rabu (28/1/2026) silam, majelis hakim memberikan vonis yang berbeda dari tuntutan. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa Toni Anggoro dibebaskan dari dakwaan primair JPU. Namun ia tetap divonis dengan dakwaan subsidair.

"Menyatakan terdakwa Toni Aji Anggoro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Majelis Hakim disusul ketukan palu sidang.

Buntut dari putusan ini, ratusan masyarakat Karo dan Medan yang tergabung dalam organisasi Pujakesuma melakukan unjuk rasa di PN Medan. Mereka meminta Toni Aji Anggoro dibebaskan layaknya Amsal Sitepu.

"Kami menuntut pengadilan untuk membebaskan Toni Aji Anggoro. Dia hanyalah pekerja pembuatan website yang diminta oleh Kepala Desa," kata Eko Sopianto selaku Ketua Umum DPP Pujakesuma kepada IDN Times, Senin (20/4/2026).

Massa aksi membentangkan poster protes bertuliskan "Toni bukan koruptor. Toni adalah pekerja kreatif". Secara terang-terangan mereka juga melayangkan rasa herannya dengan putusan penjara 1 tahun oleh majelis hakim Januari lalu.

"Dia dikorbankan dan dikriminalisasi oleh jaksa dan hakim atas perkara korupsi sebesar Rp5,7 juta. Dan sekarang dihukum, divonis 1 tahun subsidernya 2 bulan, dan disuruh membayar Rp50 juta jika subsidernya tidak jadi. Ini artinya kami juga tidak bisa diam. Menunjukkan buruknya penegakan hukum di negeri kita ini yang sampai sekarang masih terjadi," lanjutnya.

Pantauan IDN Times, ratusan massa aksi sempat berusaha menusuk masuk PN Medan dengan mendorong dan menggoyang-goyangkan pagarnya. Namun mereka tetap tidak berhasil masuk.

"Kami heran, bahwa banyak terdakwa korupsi yang makan uang triliunan, milyaran, hukumannya pun juga sama dengan si Aji Toni Anggoro. Perlu saya tegaskan bahwa Toni Anggoro bukan koruptor. Dia hanya pekerja kreatif pembuatan website yang diminta oleh pengguna anggaran, yaitu kepala desa," ujar Eko.

Massa aksi Pujakesuma disebut Eko banyak berasal dari luar Medan. Salah satunya dari Kabupaten Karo, mereka berangkat dengan menggunakan 1 unit bus. Bahkan setelah ini mereka juga berorasi di Kejati Sumut.

"Kasus Toni sama seperti Amsal. Bahkan, Amsal itu dakwaannya lebih besar dari ini dan Amsal dibebaskan. Artinya, ya Toni ini nggak viral. Kami ingin Toni dikembalikan nama baiknya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Kami Pujakesuma akan melaporkan jaksa yang menuntut. Kita akan melaporkan jaksa ke Komisi Kejaksaan dan menuntut hakim di Komisi Yudisial. Minggu depan ada utusan untuk menyurati itu," pungkasnya.