Bank Tanah-Kejati Kepri Kolaborasi Tangani Sengketa Agraria

Hakiki menyebutkan, hingga saat ini Badan Bank Tanah telah melakukan perolehan dan pengelolaan tanah di berbagai wilayah Indonesia dengan total luas mencapai 34.767,05 hektare.

Lahan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kepentingan sosial dan pelayanan publik, pengembangan kawasan, serta agenda pemerataan pembangunan nasional.

“Seluruh proses tersebut menuntut kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mitigasi risiko hukum yang matang. Oleh karena itu, Nota Kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menjadi sangat relevan dan strategis sebagai landasan penguatan dukungan hukum dan pendampingan kelembagaan,” kata Hakiki.

Menurut dia, dukungan hukum dari kejaksaan penting untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan tanah berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan dan meminimalkan potensi sengketa.

Kepala Kejati Kepulauan Riau J. Devy Sudarso menyambut baik langkah proaktif Badan Bank Tanah dalam membangun kolaborasi tersebut.

Ia menilai, kerja sama ini mencerminkan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di sektor pertanahan.

“Kami menyambut baik langkah proaktif Badan Bank Tanah sebagai bukti nyata semangat kolaborasi dan komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel, khususnya di sektor pertanahan,” kata Devy.

Dengan dukungan tata kelola yang profesional dan semangat melayani, ia berharap kerja sama ini mampu meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.

Devy menambahkan, peran Badan Bank Tanah menjadi kian strategis di Kepulauan Riau yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, berbatasan langsung dengan negara tetangga, dan berstatus kawasan strategis nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di Batam, Bintan, dan Karimun, yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan, investasi, pariwisata, dan kemaritiman, turut meningkatkan kebutuhan akan ketersediaan tanah yang terencana dan memiliki kepastian hukum.

Menurut dia, kompleksitas persoalan pertanahan di daerah tersebut meliputi tumpang tindih penguasaan lahan, kawasan hutan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL), wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga kebutuhan lahan untuk investasi dan pembangunan infrastruktur.

“Kompleksitas ini memerlukan tata kelola yang terintegrasi, transparan, dan berbasis kepastian hukum. Melalui Nota Kesepahaman ini, kami berharap sinergi dan dukungan hukum bagi Badan Bank Tanah dapat semakin kuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal,” kata Devy.

Melalui MoU tersebut, kedua institusi sepakat memperkuat koordinasi dan pendampingan hukum guna mendukung pengelolaan tanah negara yang profesional, aman, dan berkelanjutan.