ARMI Ajukan Praperadilan Kasus Kematian Luis Hutabarat

Menurut Tim ARMI, peristiwa tersebut berawal dari dua laporan polisi yang dibuat pada 17 Juni 2026. Salah satunya diajukan Desi Natalia Nainggolan, istri Luis, terhadap Serma Buana Delly dan Budiono atas kematian suaminya.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/869/VI/2026/SPKT/RES-LBH/POLDA SUMUT. Pada hari yang sama, terdapat laporan lain dari Doni dan Sutomi terkait dugaan penganiayaan yang mereka alami, dengan nomor LP/B/871/VI/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMATERA UTARA.

ARMI mempersoalkan karena berkas yang berkaitan dengan Buana Delly disebut kemudian dilimpahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan surat perkembangan hasil penelitian laporan tertanggal 23 Juni 2026. Menurut ARMI, dokumen tersebut mengacu pada laporan terkait korban luka, bukan laporan kematian yang dibuat istri Luis.

ARMI juga menyatakan keluarga Luis dan kuasa hukumnya tidak menerima pemberitahuan resmi mengenai pelimpahan maupun penghentian perkara dari Polres Labuhanbatu.

“Kami menilai proses hukum terhadap Buana Delly menjadi tidak jelas,” ujar Ady Kemit, kuasa hukum dari KontraS Sumut.

Pada 1 Juli 2026, menurut ARMI, tim kuasa hukum telah mengajukan keberatan terhadap proses hukum yang berjalan di sistem peradilan militer. Mereka meminta perkara tersebut ditangani melalui mekanisme koneksitas yang melibatkan sistem peradilan umum dan militer.

Argumen tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam KUHAP baru. UU Nomor 20 Tahun 2025 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 mengatur pada Pasal 170 ayat (1), tindak pidana yang dilakukan bersama oleh pihak yang berada di lingkungan peradilan umum dan militer diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan umum.

“Pengecualiannya, apabila titik berat kerugian terletak pada kepentingan militer, perkara diperiksa di peradilan militer. Penyidikannya dilakukan bersama oleh penyidik dan polisi militer di bawah koordinasi penuntut umum dan oditur militer,” katanya.

UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025, juga menyatakan prajurit tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada peradilan umum untuk pelanggaran hukum pidana umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ARMI menilai perkara Buana Delly semestinya tidak langsung dialihkan ke sistem peradilan militer hanya karena yang bersangkutan merupakan prajurit aktif.

ARMI mengajukan permohonan dengan alasan adanya dugaan penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah. Objek tersebut memang secara eksplisit masuk dalam ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 158 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan baru itu juga memperluas pihak yang dapat mengajukan praperadilan, termasuk korban atau keluarga korban.

Melalui gugatan tersebut, ARMI meminta PN Rantauprapat memerintahkan Polres Labuhanbatu mengambil kembali perkara Serma Buana Delly dan meneruskan proses penyidikan. Mereka juga meminta berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Labuhanbatu di Rantauprapat setelah proses penyidikan selesai.

Kasus ini bermula dari kekerasan terhadap sejumlah warga di area perkebunan PT APN pada 16 Juni 2026. Luis David Hutabarat, yang disebut bekerja sebagai tukang timbang buah kelapa sawit, meninggal dunia. Tiga warga lain, yakni Jhoni, Doni Romadan, dan Sutomi, disebut mengalami luka.

ARMI menyatakan hasil investigasi internal mereka menemukan dugaan pemukulan menggunakan benda tumpul, ancaman dengan senjata tajam, serta tindakan menginjak leher korban. Tim tersebut kemudian menyebut kematian Luis sebagai dugaan pembunuhan berencana.