Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi layanan kesehatan (pexels.com/pexels)
ilustrasi layanan kesehatan (pexels.com/pexels)

Medan, IDN Times - Program Berobat Gratis (Probis) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) diklaim membawa dampak signifikan terhadap peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, lonjakan jumlah pasien di sejumlah rumah sakit rujukan menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Sumut berencana mengembangkan layanan kesehatan berbasis regional. Cara ini dilakukan agar distribusi pasien lebih merata dan tidak terpusat di rumah sakit tertentu.

1. Pengembangan layanan regional mulai diinisiasi

ilustrasi layanan kesehatan (pexels.com/Pixabay)

Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid Rijal Lubis, mengungkapkan sejak Probis diberlakukan, tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate) di beberapa rumah sakit rujukan utama sudah melampaui angka ideal.

“Sejak Probis diberlakukan tahun lalu, kami cermati memang terjadi lonjakan pasien di beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Haji, Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Royal Prima, juga Rumah Sakit Murni Teguh. Rata-rata keterisian tempat tidurnya sudah melebihi dari 80 persen,” ujar Hamid dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Untuk menghindari penumpukan pasien, Dinas Kesehatan Sumut bersama Bappelitbang Sumut akan mengembangkan layanan kesehatan regional, mulai dari kawasan pantai timur, dataran tinggi, wilayah pariwisata, hingga penguatan layanan di Kota Medan.

“Skema layanan ini kami kembangkan agar tidak terjadi penumpukan pasien di beberapa rumah sakit saja,” jelas Hamid.

2. FKTP akan dimaksimalkan, tak semua harus ke rumah sakit

Ilustrasi layanan kesehatan di RS Samsoe Hidajat Semarang. (IDN Times/Anggun Puspitoningrum)

Selain penguatan rumah sakit, Pemprov Sumut juga akan memaksimalkan peran fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik. FKTP akan dikembangkan agar mampu menangani lebih banyak layanan dasar.

“Kami juga akan membuat model untuk memaksimalkan layanan di FKTP, terutama untuk layanan-layanan dasar dapat dilayani di sini, tidak perlu ke rumah sakit,” terang Hamid.

Ia juga mengingatkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tetap mematuhi standar pelayanan, baik dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun standar pendukung lainnya.

Saat ini, terdapat 172 rumah sakit di Sumut yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Sepanjang 2025, Dinas Kesehatan Sumut mencatat lima rumah sakit swasta telah diberikan peringatan pertama akibat pelanggaran standar layanan.

“Kami akan tetap menegakkan sanksi terhadap rumah sakit yang tidak mematuhi standar layanan,” tegas Hamid.

3. RS Haji Medan terus meningkatkan layanan

Ilustrasi layanan kesehatan. (IDN Times/Arief Rahmat)

Dampak Universal Health Coverage (UHC) juga dirasakan langsung oleh Rumah Sakit Haji Medan. Wakil Direktur Umum dan Pengembangan SDM RS Haji Medan, Ridesman Nasution, menyebutkan peningkatan signifikan jumlah pasien Probis dalam dua bulan terakhir.

“Pada Desember 2025 hingga Januari 2026 tercatat 431 pasien dari 20 kabupaten/kota di Sumut mengakses layanan Probis. Paling banyak berasal dari Deliserdang sebanyak 287 pasien,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, RS Haji Medan akan memperluas ruang Unit Gawat Darurat (UGD) pada 2026, menambah 32 ruang rawat inap dari total 327 ruangan, serta sebelumnya telah menambah kapasitas ICU anak pada 2025.

Tak hanya itu, rumah sakit ini juga merekrut 12 dokter umum dan menambah 72 tenaga kesehatan non-dokter untuk memperkuat layanan.

Ridesman menambahkan, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp3,6 miliar pada 2026 untuk menanggung biaya kontrak dokter spesialis. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap Probis yang termasuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Editorial Team