Antara SPPG dan Guru, Timbulkan Persoalan Serius dari Prinsip Keadilana

Kondisi ini, menurut Elfenda mencerminkan ketimpangan prioritas kebijakan, di mana negara lebih responsif pada posisi administratif dibandingkan profesi yang menjadi tulang punggung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Lanjutnya, dari perspektif kebijakan publik, hal ini berpotensi melukai rasa keadilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kita tahu bahwa selama ini nasib guru honorer statusnya tidak ada kepastian dan penghasilannya minim. Sebaliknya SPPG MBG adalah, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program Makan Bergizi Gratis yang merupakan janji politik presiden diberi tugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi, dengan status inti yang akan diangkat menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mulai Februari 2026, dan gajinya bervariasi tergantung posisi (dari sekitar Rp2 juta untuk staf dapur hingga Rp6,4 juta untuk Kepala Dapur) plus tunjangan, menjanjikan stabilitas finansial di bawah Badan Gizi Nasional," sambungnya.

Elfanda melihat pengangkatan Kepala SPPG menjadi PPPK belum berada pada level darurat atau mendesak, terutama bila dibandingkan dengan kebutuhan mendesak guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi tanpa kepastian status dan penghasilan layak.

"Penguatan kelembagaan SPPG memang penting, namun urgensi tersebut seharusnya tidak mengalahkan kebutuhan layanan dasar sektor pendidikan yang bersifat langsung dan strategis juga mendapat mandatoris 20% APBN. Negara seharusnya terlebih dahulu memastikan tenaga pendidik (termasuk honorer) memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan kepastian status sebelum memperluas formasi PPPK pada jabatan-jabatan baru atau struktural," jelas pengamat anggaran dan kebijakan publik ini.

Masih dalam penjelasannya, dari belanja Kementerian dan Lembaga pada APBN tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp.1.510,55 triliun dimana 78 persen atau Rp1.177,56 triliun dialokasikan untuk 10 kementerian dan Lembaga dimana Badan Gizi Nasional mendapatkan porsi terbesar Rp.268 Triliun, Kemenhan Rp187 Triliun, Kepolisian Rp146 Triliun, KemenPU Rp119 Triliun, Kemenkes Rp114 Triliun, Kemenag Rp89 Triliun, Kemensos Rp84 Triliun Kemendikti Saintek Rp62 Triliun, Kemendikdasmen Rp57 Triliun dan Kemenkeu Rp.52 Triliun.

"Dari kacamata politik anggaran terlihat memang arahnya lebih prioritas program MBG dan justeru soal pendididikan didalamnya ada komponen guru honor justeru mendapat alokasi yang lebih sedikit," ucapnya.

Untuk itu, menurut Elfenda ada beberapa catatan penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Yakni:

• Penataan prioritas anggaran harus kembali pada prinsip keadilan, keberpihakan, dan dampak langsung kepada masyarakat.

• Pemerintah perlu menyusun roadmap afirmatif yang jelas dan terukur bagi guru honorer, terutama yang sudah lama mengabdi.

• Setiap kebijakan pengangkatan PPPK seharusnya disertai analisis kebutuhan yang transparan, bukan sekadar pertimbangan administratif.

• Pemerintah perlu menghindari kebijakan yang berpotensi menciptakan kesan adanya “kelas prioritas” dalam pelayanan aparatur negara.

Selain itu, menurutnya jika kebijakan semacam ini terus dijalankan tanpa sensitivitas sosial, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas anggaran, tetapi juga legitimasi moral pemerintah.

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa, dan guru honorer adalah aktor utamanya. Mengabaikan kesejahteraan mereka sama saja dengan melemahkan fondasi masa depan. Pemerintah perlu menempatkan keadilan kepada guru honorer sebagai bagian dari roh utama kebijakan, bukan sekadar efisiensi administratif. Tanpa itu, kebijakan yang secara hukum sah bisa menjadi cacat secara etik dan sosial," pungkasnya.