Ancaman Besar Menanti Jika Pemerintah Tidak Perbaiki Tata Niaga MBG

Contoh nyata yang dihadapi sekarang, dikatakannya adalah tren kenaikan produksi daging ayam yang dilakukan oleh produsen. Saya menghitung ada tren kenaikan produksi ayam hidup 18% jika membandingkan periode produksi dari bulan Juli 2025 dengan bulan Januari 2026. Dan harga daging ayam belakangan ini sempat menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah.

"Dimana harga daging ayam lebih dari Rp50 ribu di wilayah Sibolga saat ini (PIHPS Sumuit). Demikan halnya juga dengan harga daging sapi yang saat ini berada dikisaran Rp135 ribu hingga 150 ribu per Kg (PIHPS) di wilayah Sumut, dari posisi sebelumnya Rp120 hingga Rp135 ribu per Kg sebelumnya. Sama juga dengan telur ayam, dari Rp1.400 hingga Rp2.000 per butir, saat ini bergerak dari Rp1.600 hingga Rp2.200 atau Rp2.300 per butirnya.

Kenaikan harga komoditas tersebut terpantau naik sejak ada peningkatan jumlah SPPG dikuartal ke 4 tahun 2025, dan masih akan berlanjut bahkan dengan angka yang mencapai 3 kali lipat di tahun 2026. Tantangan utama adalah kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa beras, daging ayam, daging sapi, telur ayam hingga ikan.

"Hal yang paling utama adalah pemerintah harus bisa memastikan bahwa bahan pangan tersebut harus tersedia cukup. Cukup disini sebaiknya bukan hanya diukur dari ketersediaan bahan bakunya saja. Namun cukup juga berarti tidak ada gejolak harga (naik) yang ditimbulkan dari ketersediaan tersebut. Caranya dengan membandingkan realisasi harga di masyarakat dengan harga keekonomiannya," sambung Gunawan.

Kedua, pemerintah harus turut memikirkan kemungkinan adanya produk sisa dari pemenuhan kebutuhan untuk lauk. Karena pemerintah sejauh ini hanya memenuhinya dengan menghadirkan bagian utamanya seja sebagai komoditas MBG. Seperti daging sapi, daging ayam, serta daging ikan (fillet). Padahal dalam satu ekor sapi itu ada karkas yang terdiiri dari jeroan (usus), tulang, kulit, jantung, hati, babat, paru, kaki, kepala hingga ekor.

Demikian halnya juga dengan daging ayam tetap memiliki karkas, sementara yang dijadikan menu bagian dagingnya saja. Ikan fillet juga demikan ada bagian kepala dan duri yang harus dibuang saat dampur MBG hanya membutuhkan dagingnya saja. Padahal karkas tadi merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh peternak. Dan tidak selamanya karkas bisa menciptakan pangsa pasarnya sendiri, sehingga over supply pada karkas akan mendorong kenaikan harga jual daging sapi, ikan dan ayam.

Menurutnya, ada ancaman inflasi disini, pada akhirnya membuat program MBG justru menjadi bumerang bagi masyarakat, karena masyarakat harus membayar mahal untuk sejumlah kebutuhan pangan yang meroket karena MBG. Program MBG bisa menjadi ancmaan bagi melemahnya daya beli masyarakat, alaih-alih menekan pengeluaran masyarakat.

"Untuk itu pemerintah harus berani menghentikan laju penambahan SPPG (dapur MBG) hingga pemerintah benar-benar mampu menyediakan bahan baku, ataupun mampu mengolah produk sisa (zero waste). Pemerintah harus bisa mengkaji ulang menu MBG yang hanya menyediakan komoditas utama dari bahan baku yang sama. Padahal masih ada bahan baku dan umumnya dikonsumsi masyarakat dari sumber yang sama dan semestinya bisa digunakan sebagai menu MBG. Intinya tata niaga bahan baku MBG harus diperbaiki agar tidak menjadi pemicu besar inflasi," pungkasnya.