85 Ribu Lebih Masih Mengungsi, Aceh Akhiri Tanggap Darurat Bencana

31 Jan 2026, 17:22 WIB

Kondisi pemukiman di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, pasca banjir, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Intinya sih...

Penetapan status transisi darurat
Instruksi pemenuhan kebutuhan dasar warga
Kebijakan operasional di lapangan untuk pemulihan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Banda Aceh, IDN Times – Aceh mengakhiri masa tanggap darurat bencana setelah dua bulan pasca banjir menerjang pada 26 November 2025 lalu. Pasca itu, Aceh resmi menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Langkah ini diambil sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera kembali ke kehidupan normal.

Penetapan status tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf (Mualem), melalui rapat koordinasi virtual pada Kamis malam (29/1/2026). Status transisi ini direncanakan berlangsung selama 90 hari ke depan, sebagai jembatan dari masa tanggap darurat menuju tahap pemulihan total.

“Kami menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Muzakir Manaf.

1. Instruksi krusial untuk kelompok rentan

Para petani membawa durian dengan menyeberangi jembatan sling di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Sabtu (10/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Gubernur Mualem memberikan instruksi tegas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar pertolongan kepada pengungsi dan kelompok rentan tidak terhenti meskipun status darurat telah berakhir.

“Selanjutnya dokumen R3P (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana) dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ucap Mualem.

Dokumen ini akan menjadi landasan utama pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

2. Kebijakan bebas barcode BBM untuk armada pemulihan

Kondisi pemukiman di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, pasca banjir, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Salah satu terobosan dalam masa transisi ini adalah kebijakan operasional di lapangan. Untuk memastikan alat berat dan armada pemulihan bergerak tanpa hambatan, Pemerintah Aceh memberlakukan kebijakan bebas barcode untuk pengisian BBM subsidi di setiap SPBU.

Selain itu, kelancaran logistik juga dijaga dengan memastikan Jalan Tol Sibanceh Seksi 1 ruas Padang Tiji – Seulimum tetap beroperasi fungsional. Langkah ini diambil agar pengiriman bantuan dan pergerakan alat berat tidak terkendala kemacetan atau akses jalan yang rusak.

3. Percepatan pembersihan wilayah Gayo Lues dan Aceh Tengah

Warga membawa logistik donasi dari para relawan di Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, Rabu (21/1/2026). (IDN Times/Prayugo Utomo)

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan pihaknya akan segera mengawal aspek teknis di lapangan, terutama di wilayah dataran tinggi yang terdampak material longsor. Penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) akan dioptimalkan untuk mempercepat proses ini.

“Langkah-langkah instruksi Gubernur akan segera kami tindak lanjuti, terutama pembersihan di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kami akan mengoordinasikan penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) untuk keperluan tersebut,” tutup M. Nasir.

Sementara itu, data menunjukkan, sampai saat ini masih ada 85.717 jiwa yang tinggal tersebar di 986 titik pengungsian. Banjir berdampak pada 18 kabupaten kota di Aceh. Tidak sedikit perkampungan yang hilang karena tersapu banjir.

Banjir juga mengakibatkan 562 orang meninggal dunia. Sebanyak 29 orang masih hilang hingga kini.