Medan, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan penyaluran bantuan bagi penyintas bencana. Salah satu langkah yang ditempuh adalah membentuk Tim Percepatan Pendataan guna memastikan data penerima bantuan benar-benar akurat.
Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
5 Bulan Pascabencana, Sumut Masih Lakukan Pendataan Penyintas
Anak-anak bermain di antara puing banjir yang menerjang Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tukka, Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Jumat (19/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)
1. Tim dibentuk, fokus pada data by name by address
Potret udara Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah pasca dihantam banjir bandang, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Pembentukan tim percepatan ini dibahas dalam Rapat Percepatan Pendataan by name by address Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, secara daring dari Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/4/2026).
“Mendagri memerintahkan dan menyetujui Gubernur Sumut untuk membentuk tim percepatan pendataan dan verifikasi data by name by address. Pemprov Sumut akan membantu merampungkan data-data yang dibutuhkan oleh kementerian,” ujar Sulaiman dalam keterangan resmi dilansir, Rabu (29/4/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Pemerintah daerah diminta memastikan data korban tersusun rinci dan terverifikasi.
2. Tim gabungan turun ke lapangan, kejar target validasi
Kondisi rumah warga pasca banjir menghantam Desa Hutanobolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Untuk mempercepat proses, tim dari Pemprov Sumut dijadwalkan turun langsung ke Tapanuli Tengah. Mereka akan bekerja bersama pemerintah kabupaten dan sejumlah instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik dan BNPB, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Sulaiman menilai kolaborasi lintas lembaga ini penting agar proses validasi berjalan cepat tanpa mengorbankan akurasi. Dengan begitu, bantuan yang disalurkan benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Basarin Yunus Tanjung menargetkan tim sudah mulai bekerja pada akhir April. “Saat ini sedang menunggu persetujuan pendamping dari pemerintah pusat yang akan menjadi perwakilan Kasatgas. Pada Kamis mendatang diharapkan akan dilakukan pertemuan antara Pemprov Sumut dengan Pemkab Tapteng, termasuk Forkopimda dan instansi vertikal, untuk membahas mekanisme kerja,” ucapnya.
3. Pemkab mengakui data belum sempurna
Warga memindahkan barang dari rumah yang terdampak banjir di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sabtu (20/12/2025). (IDN Times/Prayugo Utomo)
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengakui bahwa data korban bencana yang ada saat ini masih belum sepenuhnya sempurna. Perbaikan terus dilakukan sembari menunggu kerja tim percepatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapteng, Binsar Tua Hamonangan Sitanggang, menyambut baik langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam membantu validasi data tersebut.
“Kami anggap pendataan ini belum sempurna. Dengan adanya kebijakan pemerintah pusat ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami sangat bersedia untuk membentuk tim yang diharapkan dapat menyempurnakan pendataan, sehingga penyaluran bantuan, stimulan, dan bantuan peralatan rumah tangga segera diselesaikan untuk tahap dua dan tiga,” pungkasnya.
Editorial Team
EditorDoni Hermawan
Follow Us