100 Hari Bencana Aceh: Nestapa Penyintas, Hidup Dari yang Tersisa

Sebelum bahala, Nurhayati menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Mereka menanam sawit. Meski kebunnya tidak luas, hasil penjualan sawit cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Mereka juga menanam padi darat untuk kebutuhan konsumsinya. Kebun mereka hancur seluruhnya.

“Sudah ada rencana untuk memperbaiki. Tapi belum tahu kapan. Biayanya juga tidak ada. Kalau pun menanam lagi, menunggu hasilnya pasti akan lama,” katanya.

Hari ke hari setelah bencana dilewati, Nurhayati bergantung pada donasi relawan. Dia bersyukur, banyak relawan yang menaruh perhatian untuk Desa Sekumur.

Namun, Nurhayati masih menunggu janji dari pemerintah soal Dana Tunggu Harian (DTH). Karena sampai saat ini mereka tidak mendapat kepastian. Mereka belum mendapatkan keputusan soal Hunian Sementara (Huntara), apalagi Hunian Tetap (Huntap).

Dalam penanganan bencana, pemerintah membuat skema DTH sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK)/bulan bagi penyintas yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang. Di Desa Sekumur, hampir 100 persen rumah-rumah warga hilang digulung banjir. “Sudah 100 hari, belum ada penerima uang. Padahal itu butuh sekali. Apa lagi mau Lebaran juga,” imbuhnya.

Nurhayati paham betul, jika kelak relawan akan semakin berkurang bahkan habis. Sekarang saja, jumlahnya sudah tidak sebanyak di masa bulan pertama pascabanjir.

“Setelah Lebaran nanti kami gak tahu lagi. Kalau sekarang masih banyak. Nanti, kita gak tahu lagi. Makanya kami berterima kasih sekali selama ini ada banyak relawan yang membantu,” imbuhnya.

Di tengah ketidakpastian itu, para penyintas mencoba bangkit. Mereka berupaya membangun kembali penghidupannya.

Sebagian penyintas mencoba membangun kembali hunian. Memanfaatkan kayu-kayu yang terbawa saat banjir. Jamak lainnya masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.

“Kayu-kayu itu tidak dijual. Jadi digunakan warga untuk membangun huniannya,” ujar Selamat (50).

Selamat memang melihat ada perubahan berarti dengan kondisi desa mereka. Akses-akses yang sebelumnya tertimbun longsor dan kayu, kini sudah terbuka. Sehingga warga bisa membawa sisa-sisa hasil pertaniannya ke luar dari Sekumur.

“Yang masih terkendala itu memang tempat tinggal. Kemudian, ekonomi belum pulih benar. Kebun hancur semua,” kata Selamat.

Tantangan beratnya, para penyintas harus menjalani ibadah Ramadan dengan kondisi cukup berat. Setiap harinya mereka merasakan langsung teriknya matahari. Di dalam tenda pengungsian, penyintas merasakan hidup bagai di dalam oven.

Belum lagi kesulitan penyintas mendapatkan akses air bersih. Beberapa titik di Desa Sekumur memang sudah terdapat fasilitas sumur bor. Baik yang dibangun oleh pemerintah ataupun relawan.  Namun, itu belum mencakup keseluruhan desa. Beberapa warga mengaku masih harus mengangkut air dari satu-satunya masjid di sana.

Selamat, memang sudah mendengar soal rencana relokasi Desa Sekumur. Namun, tampaknya rencana itu mandek. Belum ada pembahasan lanjut dari pemerintah desa soal relokasi itu.

“Soal lokasi mau dipindahkan, kami hanya menunggu perintah dari Datuk (Kepala Desa). Soal lokasinya kami belum tahu,” kata Selamat.

Jamak warga ingin direlokasi dari Sekumur. Mengingat, Sekumur masuk pada zona merah potensi bencana. Meski sebagian lainnya mempertimbangkan soal mata pencaharian jika kelak direlokasi. Meski pun mereka khawatir, kelak bencana akan kembali lagi.

Selamat pun pesimis, hunian sementara yang kini dalam tahap pembangunan akan rampung dalam waktu cepat. Karena sampai saat ini hanya beberapa unit yang terbangun. Kondisinya juga dinilai tidak lebih baik dari hunian yang dibangun secara mandiri menggunakan kayu.

“Lebaran ini belum tentu siap itu,” katanya.

Informasi yang beredar, relokasi warga akan ditempatkan di lahan konsesi milik PT Seumadam. Luas lahan yang baru disepakati sekitar 15 hektare. Namun, kabar ini belum terkonfirmasi. IDN Times belum mendapatkan respons dari Kepala Desa Sekumur dan Camat Sekerak terkait wacana relokasi itu.

Sebenarnya, bukan kali ini saja Sekumur melakukan relokasi desa. Tercatat, sudah dua kali Sekumur direlokasi karena bencana banjir. Yakni pada 1996 dan 2006. Saat itu, banjir juga meluluhlantakkan perkampungan.

Sekumur memang langganan banjir. Kejadiannya juga periodik. Bahkan, sebelum 1996, Sekumur pernah diterjang banjir pada 1986. Kondisi ini juga yang membuat warga Sekumur ingin direlokasi. Banjir 2025, dianggap sebegai yang terparah dalam sejarah Sekumur.

Warga juga pernah bermusyawarah terkait wacana relokasi ini. Dalam pertemuan yang digelar kurang dua bulan lalu, masyarakat sepakat untuk melakukan relokasi. Sayang, hingga 100 hari pasca banjir, kabar itu pun seakan menguap. Tidak ada kejelasan dari pemerintah soal wacana relokasi.

“Namun sampai hari ini kami belum dapat kabar ataupun kepastian, kapan pindahnya ke kerelokasi ke perkampungan yang baru Yang diprogramkan oleh Datuk Penghulu dengan pemerintah daerah Jadi sampai hari ini kami belum ada jawaban yang pasti,” kata Razali, warga setempat.

Kelak pun akan terjadi relokasi, dia berharap pemerintah juga memikirkan sumber penghidupan masyarakat. Paling tidak, membantu pemulihan kebun-kebun yang sudah rusak. Setiap kali banjir, masyarakat selalu kembali memulai penghidupan dari kebun-kebun mereka dari nol kembali.

“Harapan kami, pemerintah bisa membantu membersihkan lahan yang kini masih menumpuk kayunya. Kemudian kami berharap dibantu bibit tanaman,” katanya.

Kondisi buruknya penanganan bencana tidak hanya terjadi di sekumur. Banyak daerah di Aceh masih bernasib sama.

Kondisi ini menjadi sorotan Relawan Kemanusiaan Nusantara (RAWANTARA). Gabungan lintas organisasi yang fokus pada kegiatan penanganan kebencanaan berbasis kesukarelawanan. Selama tiga bulan terakhir, RAWANTARA aktif membantu penanganan bencana, khususnya di Desa Sekumur.

Koordinator RAWANTARA, Gumilar Aditya, menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan penanganan pascabencana di Aceh. Fase pemulihan berjalan begitu lambat. Kondisi ini membuat warga menjadi korban untuk kesekian kalinya.

“Negara tidak boleh membiarkan warga bertahan dengan kondisi serba terbatas. Negara punya tanggung jawab atas warganya. Dana Tunggu Harian, hunian sementara, dan relokasi bukan sekadar janji kebijakan, tetapi hak penyintas bencana. Ketika bantuan itu belum juga sampai setelah 100 hari, yang terjadi bukan sekadar keterlambatan administrasi, tetapi kegagalan negara memenuhi kewajibannya melindungi warganya,” kata laki-laki yang karib disapa Agum kepada IDN Times, Senin (9/3/2026).

Situasi di Sekumur memperlihatkan bahwa penanganan bencana berhenti pada tahap kedaruratan. Para penyintas kemudian seakan ditinggalkan. Dipaksa hidup mandiri di tengah kondisi ketidakpastian.

“Solidaritas masyarakat sipil memang penting, tetapi tanggung jawab utama pemulihan tetap berada pada pemerintah. Pemulihan pascabencana harus berjalan cepat, terencana, dan berpihak pada penyintas. Tanpa kejelasan relokasi, pemulihan lahan, dan bantuan ekonomi, masyarakat dipaksa memulai kembali kehidupannya dari nol dengan sumber daya yang sangat terbatas,” tegasnya.

Bagi RAWANTARA, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali rumah. Pemerintah juga harus memastikan ada strategi pemulihan ekonomi bagi penyintas.

“Tanpa sumber penghidupan baru, masyarakat akan terus terjebak dalam kerentanan yang sama,” katanya.

Sumber ekonomi alternatif, lanjut Gumilar, menjadi salah satu solusi jangka menengah bagi para penyintas.

“Pemerintah perlu segera mendorong program ekonomi alternatif, mulai dari dukungan usaha kecil, bantuan modal, hingga pelatihan keterampilan bagi penyintas. Negara harus hadir dengan program ekonomi alternatif yang lebih terstruktur dan berkelanjutan,” katanya.

Menurut Agum, penanganan pascabencana tanpa rencana pemulihan ekonomi hanya akan memindahkan kerentanan dari satu tempat ke tempat lain. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rencana relokasi juga disertai dengan akses mata pencaharian.

“Pemulihan ekonomi penyintas harus menjadi prioritas, bukan sekadar tambahan dalam penanganan bencana. Tanpa dukungan masyarakat yang kehilangan kebun dan pekerjaan akan membutuhkan waktu sangat lama untuk bangkit,” pungkasnya.