World Press Fredom Day 2021, Kebebasan Pers di Indonesia Suram

Liston mengatakan, saat ini kondisi pers di Indonesia begitu suram. Para jurnalis masih tetap mendapat tindakan kesewenangan dari aparat penegak hukum. Liston menuntut Jokowi supaya bisa melindungi kebebasan pers.

"Tuntutan kita mengacu kepada perkembangan kebebasan pers di Indonesia satu tahun terakhir. Kami menuntut pemerintahan Jokowi untuk melindungi kebebasan pers sesuai komitmennya selama ini. Kedua kami juga meminta kepada Polri untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap jurnalis," jelasnya.

Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis oleh aparat keamanan masih masif terjadi. Menurut AJI, polisi menjadi aparat yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap jurnalis.

AJI mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat dan polisi masih terbanyak sebagai pelaku Kekerasan pada jurnalis dalam setahun ini mencapai 90 kasus, jauh dibandingkan dengan periode sebelumnya sejumlah 57 kasus.

"Karena setiap tahun sudah terbukti dan dicatat bahwa kepolisian merupakan organisasi yang menjadi musuh terhadap kebebasan pers di Indonesia," ungkap Liston.

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tidak hanya berlangsung di Kota Medan saja. Aksi damai juga dilakukan di Kota Pematangsiantar.

Dari seabrek kasus yang ada, sangat jarang yang diproses secara profesional. Pemerintah cenderung melakukan pembiaran terhadap kasus yang menyerang media dan jurnalis, mengakibatkan kekerasan berulang.

Tindakan represi terhadap jurnalis tak hanya menimpa secara luring tapi meluas ke daring. Ini membuat jurnalis menghadapi tantangan yang makin kompleks di masa pandemi dan ruang aman yang kian menyempit.

Data AJI menunjukkan dalam rentang Mei 2020-akhir April 2021, telah terjadi 14 kasus teror berupa serangan digital. Jumlah itu meliputi 10 jurnalis yang menjadi korban dan empat situs media online.  Sedangkan bila dilihat dari jenis serangannya yakni 8 kasus doxing, 4 kasus peretasan, dan 2 kasus serangan distributed denial-of-service (DDos). AJI juga menggarisbawahi bahwa jenis kekerasan yang terlupakan adalah berupa kekerasan seksual.

Berdasarkan data Survei Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis yang dilakukan oleh AJI Jakarta pada tahun 2020, terdapat 25 jurnalis yang pernah mengalami kekerasan seksual. Bahkan berdasarkan data tersebut, tak sedikit dari korban yang mengalami kekerasan berulang atau lebih dari satu kali, dengan korban didominasi oleh jurnalis perempuan.

Pelaku terbanyak dari kekerasan seksual tersebut adalah narasumber pejabat publik, narasumber non pejabat publik, dan rekan kerja. Adapun rekan kerja yang menjadi pelaku yakni atasan, rekan sekerja sekantor non atasan, dan rekan sesama jurnalis dari media yang berbeda.

Kebebasan pers juga tersandung dengan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Koalisi Serius Revisi UU ITE kolaborasi 24 organisasi masyarakat sipil termasuk AJI, menganalisis bahwa ada 8 pasal bermasalah yang membelenggu ruang kebebasan berekspresi. Dari 8 pasal tersebut, AJI mencatat ada 3 pasal yang mengancam langsung pada kebebasan pers.

Ketiga pasal itu, yakni Pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat 2 tentang ujaran dan Pasal 40 ayat (2b) yang memberikan kewenangan pada pemerintah melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

AJI juga menyoroti soal kebebasan pers di Papua. Di sana, pemerintah justru menutup akses untuk jurnalis asing dan tingginya ancaman kekerasan pada jurnalis yang melakukan peliputan.

Data yang dikumpulkan Subbidang Papua AJI Indonesia dari pelbagai sumber, jumlah kekerasan terhadap jurnalis dan media di Papua dalam 20 tahun terakhir (2000-2021) sebanyak 114 kasus. Jumlah ini meliputi kekerasan pada jurnalis asli Papua, jurnalis non-Papua, dan intimidasi ke perusahaan media. Sedangkan secara khusus, jumlah kasus kekerasan pada periode Januari-akhir April 2021 mencapai 5 kasus.