Medan, IDN Times - Warga Jalan Selambo berbondong-bondong mendatangi Polda Sumatera Utara, Rabu (30/10/2024) siang. Massa berdesakkan melakukan protes sampai membuat lalu lintas di Jalinsum Macet Total setidaknya sekitar 3 KM.
Kedatangan mereka ke Polda Sumut ialah untuk meminta keadilan atas ratusan geng motor yang menyerang masyarakat di Jalan Selambo, Desa Amplas. Bahkan 2 masyarakat yang diserang telah meninggal dunia.
Ratusan masyarakat Selambo kompak melakukan demonstrasi di Polda. Bahkan massa aksi sempat melakukan blokade jalan. Mereka tidak terima atas penyerangan yang dialami beberapa waktu lalu sampai membuat 2 orang masyarakat meninggal dunia
"Kedatangan kita ke Polda Sumut ini adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, khususnya daerah Selambo di mana pada tanggal 22 terjadi penyerangan oleh geng motor. Dan ada 8 orang terkena tembakan," ujar Sihombing selaku pimpinan aksi.
Ia mengatakan penyerangan oleh geng motor terhadap masyarakat Selambo bukanlah kali pertama terjadi. Yang terakhir ialah penyerangan kelima.
"Jadi kami masyarakat Selambo hadir di sini sesuai dengan rilis berita yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian, geng motor ini adalah suruhan yang dibayar Rp15 ribu sebagai panjar. Dengan Intelejensi pihak kepolisian Polda Sumut dan Polres, tentu sudah tahu siapa dalangnya," lanjutnya.
Lebih lanjut Sihombing membeberkan bahwa pihaknya menuntut agar aktor intelektual segera ditangkap. Termasuk siapa yang menyuruh para geng motor itu melakukan penyerangan.
"Masyarakat Selambo yang hadir di sini menuntut siapa sebenarnya aktor dan dalangnya, agar aktor intelektual di balik penyerangan ini secepatnya ditangkap. Apabila pihak kepolisian tidak mampu menangkap, masyarakat Selambo akan melakukan aksi lagi ke Polda Sumut, melakukan pemblokiran jalan, dan akan menginap di halaman Polda Sumut. Karena masyarakat Selambo sampai pada hari ini trauma berkepanjangan dan mereka takut setiap keluar," katanya.
Sebelumnya Polda Sumut telah menangkap 11 pelaku penyerangan di Jalan Selambo, termasuk 1 di antaranya ialah ketua geng motor Neleng. Namun, masyarakat Selambo belum puas karena aktor intelektualnya belum ditangkap.
"Kita tetap berterima kasih atas kinerja pihak kepolisian. Yang ditangkap itu adalah orang yang disuruh saja. Jadi kita masyarakat, agar ini tidak terulang kembali, meminta Polda menangkap siapa dalangnya. Harapan kita bukan hanya itu yang ditangkap. Kalau otaknya ditangkap tentu kan tidak ada lagi yang menyuruh," tambahnya.
Sementara itu masyarakat Selambo yang lain bernama Rohanna mengungkapkan rasa kecewanya kepada pihak kepolisian. Sebab menurut pengakuannya pada saat penyerangan ia sudah menelepon pihak kepolisian.
"Sebelum kejadian saya menelepon polisi, memang diangkat. Tapi kenapa jam 6 datangnya? Padahal saya telpon jam 2 (pagi), loh. Di situ kita tanya ada apa di balik ini?" tanyanya.
Massa aksi terpantau membawa peti mati, keranda, sekaligus mobil ambulan. Ini merupakan bentuk protes mereka terhadap Polda Sumut. Di keranda yang mereka desain sendiri, tertulis "Turut Berdukacita Atas Meninggalnya Keadilan bagi Masyarakat Kecil Selambo".
"Waktu penyerangan keempat kalinya kami dijarah, duit hilang, sepeda motor hilang, dibakari posko. Kemarin (geng motor yang datang) ada lebih dari 500 orang," pungkasnya.
Sebelumnya Kapolda Sumatera Utara Irjen Whisnu saat berada di Polrestabes Medan memaparkan 11 orang anggota geng motor Neleng yang ditangkap. Mereka terbukti aktif melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan 2 orang masyarakat Selambo tewas.
"Kita menangkap 11 pelaku. dan masih ada 3 orang yang DPO. Dari 11 pelaku yang ditangkap, yang menjadi atensi adalah MTA (21). Dia sebagai ketua geng motor Neleng. Dia juga adalah warga binaan Lapas, artinya belum lepas dari tahanannya dan masih dalam pembebasan bersyarat. Tapi dia melakukan kembali tindak pidana dan melakukannya dengan senapan angin yang sudah dimodifikasi," kata Whisnu (25/10/2024).
Kerusuhan yang terjadi di Selambo disebut kepolisian tidak jauh dari masalah tanah. Sebab di tempat itu status tanah masih dibutuhkan investigasi lebih lanjut.
"Saya memerintahkan Direktorat Intelejen dan Direktorat Hukum di Polda Sumut untuk mendalami akar permasalahan dari sengketa tanah. Apakah sudah eks HGU, bagaimana haknya, ini masih didalami Direktorat Intelejen," tutup Kapolda Sumut.