Langkat, IDN Times - Didampingi kuasa hukum dan secara beramai-ramai. Warga Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mendatangi Polres Langkat.
"Kedatangan kami guna melaporkan oknum kepala dusun (Kadus). Laporan dilayangkan karena pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Kadus," kata Ilham, diamini puluhan warga usai membuat laporan, Jumat (4/4/2025).
Pemalsuan tanda tangan dilakukan Kadus, untuk mencairkan dana bantuan sosial (Bansos) bahan bakar minyak (BBM) senilai Rp300 ribu diperuntukkan bagi masyarakat nelayan pada tahun anggaran 2022 lalu.
Ada sekitar 800-an nelayan di Desa Perlis yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan sosial BBM.
"Terkait dengan hal ini, pihak Dinas Perikanan Kabupaten Langkat tidak membuka secara valid tentang berapa besaran bantuan yang diserahkan oleh pihak perikanan. Namun salah satu Ketua BPD Desa Perlis menemukan bukti penyetoran bantuan tersebut," jelas Ilham.
Ternyata Ilham memaparkan, terungkap ada sebagian tandatangan warga Desa Perlis yang dipalsukan oleh ketua kelompok nelayan Desa Perlis yang notabene adalah oknum Kadus.
"Dalam pembentukan kelompok, oknum kadus Desa Perlis tersebut membuat kelompok nelayan menggunakan identitas seperti KTP dan kartu keluarga warganya, tanpa sepengetahuan sebagian warga untuk membentuk kelompok nelayan itu," ujar Ilham.
"Saya selaku kuasa hukum akan menempuh jalur hukum sampai di manapun perkara ini berjalan. Karena saya miris melihat warga Desa Perlis yang datanya dipakai untuk mengambil bantuan dan tandatangannya dipalsukan. Saya yakin Polres Langkat dapat bersikap adil dalam menindaklanjuti perkara ini," timpal dia.
Warga Desa Perlis berharap supaya perkara ini dapat menemukan titik terang dan terkait permasalahan serta keadilan tetap harus ditegakkan.
Harapan ini, jelas warga, karena warga Desa Perlis beberapa kali melakukan aksi dan RDP dengan DPRD Langkat. Sayangnya sampai saat ini belum ada jalan keluar dari wakil rakyat.
Bahkan Inspektorat Langkat sudah mengaudit kerugian negara pada bansos BBM tersebut. Hasilnya ditemukan kerugian negara sebesar Rp 144 juta.
Disebut-sebut kerugian itu sudah dikembalikan oleh para koruptor. Lebih disayangkan lagu, tidak ada pidana yang didapatkan oleh Kadus yang disinyalir kuat melakukan tindak pidana Korupsi. "Meski kerugian negara sudah dikembalikan, bukan berarti pidana terhadap para pelaku hangus begitu saja," tegas Ilham, diamini beberapa warga yang berharap tidak akan ada lagi tindak pidana korupsi terjadi di desa mereka.