Aceh Barat, IDN Times - Yusra, seorang warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh, menggugat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh hingga lebih Rp1 miliar. Perusahaan milik pemerintah itu diduga melakukan perbuatan melawan hukum.
Berdasarkan informasi yang IDN Times kutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Jum’at (8/9/2023), gugatan didaftarkan ke pada 7 Agustus 2023 dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2023/PN Mbo.
Sesuai petitum, penggugat menyatakan sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan lebih kurang 181 meter persegi terletak di Gampong Ujong Drien, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat merupakan tanah hak milik para penggugat yang sah.
Hal itu dibuktikan dengan Alas Hak/Bukti Kepemilikan Tanah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00508, tanggal 15 Juli 2019 atas nama Yusra (penggugat) dan Surat Ukur Nomor: 00040/2019, tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat.
Dalam petitum disebutkan, tergugat yang telah memotong/merusak pagar pekarangan rumah penggugat dan tergugat membangun/mendirikan tiga tiang listrik beserta jaringan di atas bidang tanah dan/atau pekarangan rumah tanpa sepengetahuan serta izin dari penggugat.
“Menghukum tergugat untuk memindahkan tiga tiang listrik tersebut dan jaringannya yang berada di atas bidang tanah dan/atau pekarangan rumah penggugat,” isi petitum.
Atas tindakan itu, penggugat menyampaikan petitum menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp670.500.000 dan kerugian immateril Rp500.000.000. Selain itu menghukum tergugat untuk melaksanakan petitum dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan dibacakan.
Apabila tidak dilaksanakan secara sukarela atau natura, maka dapat dilakukan secara eksekusi dengan bantuan alat negara. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada penggugat atas setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan a quo sebesar Rp500 ribu.
Yusra selaku penggugat menggandeng Yasir Arafat Caniago SH sebagai kuasa hukum. Sementara tergugat yakni PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Meulaboh dengan Untung Wahyudi SH sebagai kuasa hukum.
Sejak didaftarkan ke PN Meulaboh, upaya penyelesaian perkara ini sempat dilakukan melalui mediasi. Penunjukan mediator oleh hakim dilanjutkan dengan mediasi oleh hakim mediator dilakukan pada 16 Agustus 2023. Reizky Siregar ditunjuk sebagai hakim mediasi.
Meski telah diupayakan diselesaikan, berdasarkan hasil mediator pada 22 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan.