Medan, IDN Times – Buronan Kejaksaan Agung, Adelin Lis akhirnya dicokok. Laki-laki berusia 63 tahun itu ditangkap di Singapura setelah menggunakan identitas palsu di paspornya dengan nama Hendro Leonardi. Adelin sudah buron selama 10 tahun.
Adelin adalah pelaku pembalakan liar di kawasan Sumatra Utara. Dari Singapura, dia diterbangkan ke Indonesia dan tiba di Jakarta pada Sabtu 19 Juni 2021.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatra Utara merespon soal penangkapan Adelin Lis. WALHI Sumut mendesak pemerintah bisa berlaku tegas dan transparan.
“Penegak hukum juga harus berani mengungkap seluruh aktor dibalik kasus kerusakan hutan dan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Adelin Lis,” ujar Direktur WALHI Sumut Doni Latuperisadalam keterangan resminya, Senin (21/6/2021).
Doni mengatakan, penangkapan Adelin Lis oleh otoritas keamanan di Singapura harusnya menjadi kritik oleh pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum. Apalagi Adelin Lis memang dikenal sangat ‘licin’. Dia berhasil lolos dari proses penegakan hukum yang ada di Indonesia.
Catatan WALHI Sumut menunjukkan, Adelin Lis adalah anak dari Acak Lis. Dia adalah pemilik PT. Mujur Timber, perusahaan pengolah kayu menjadi tripleks di Kota Sibolga.
Keluarga Lis sudah mengembangkan bisnis dengan mendapatkan sebagian izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seluas 58.590 hektare sejak 1998 dengan masa izin berlaku selama 55 Tahun. Selain itu, diketahui bahwa keluarga Adelin Lis juga telah memiliki usaha bisnis perkebunan dan juga perhotelan. Operasi produksi kayu yang telah keluarga Adelin Leis telah banyak berkontribusi dan menyumbangkan hilangnya kayu yang ada di kawasan hutan untuk kepentingan bisnis.
Adelin Lis juga diketahui pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. KNDI dan Direktur Utama di PT Rimba Mujur Mahkota. Perusahaan tersebut diketahui merupakan perusahaan perkebunan. Saat itu Adelin Lis juga kita ketahui terlibat dalam kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh PT. KNDI.
WALHi juga mewanti-wanti, jangan sampai Adelin Lis kembali bebas seperti putusan Pengadilan Negeri Medan pada 5 November 2007. Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan tidak ada bukti cukup dalam dakwaan jaksa.
Adelin Lis, kata WALHI, sudah merugikan negara karena praktik bisnisnya. WALHI mendesak penegak hukum memberikan hukuman maksimal kepada Adelin Lis.
“WALHI Sumatera Utara meminta agar pemerintah Indonesia dan para penegak hukum harus lebih tegas dan jangan lagi ada tindakan impunitas hukum dalam penangkapan Adelin Lis kali ini. Kami menantang agar Pemerintah Indonesia harus menghukum Adelin Lis sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan kerugian yang telah ia hasilkan,” pungkas Doni.