Walhi Sumut Demo di Jakarta, Sebut Orangutan Tapanuli Terancam Punah

Direktur WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, tak urung mengungkapkan kekhawatiran atas dampak lingkungan yang diakibatkan oleh tambang emas Martabe. Rianda menyoroti aktivitas tambang yang menyebabkan kerusakan sangat besar pada Ekosistem Batang Toru.

Bukan hanya itu, kehadiran tambang emas Martabe dinilai mengancam kelangsungan hidup Orangutan Tapanuli, salah satu spesies paling langka di dunia.

"Tambang emas Martabe terletak di jantung Ekosistem Batang Toru, yang merupakan habitat terakhir bagi Orangutan Tapanuli. Dengan populasi yang kurang dari 800 individu, spesies ini sangat rentan terhadap kepunahan," kata Rianda di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Berdasarkan pantauan WALHI Sumatera Utara, dalam 15 tahun terakhir deforestasi di sekitar tambang telah mencapai lebih dari 114 hektar. Hal tersebut menghilangkan hutan yang merupakan habitat penting bagi Orangutan Tapanuli.

Rianda membeberkan bahwa bukan hanya di Jakarta saja, aksi serupa juga dilakukan serentak di Medan, Sumatera Utara di depan kantor United Tractors, dengan tuntutan yang sama. 

Sementara itu, Friends of the Earth (FoE) dan Ekō yang tergabung dalam koalisi internasional, menyampaikan petisi secara langsung kepada Jardine Cycle & Carriage Limited di London, Inggris. Ini merupakan perusahaan yang mengoperasikan tambang emas Martabe.

Keberadaan Tambang Emas Martabe bagi mereka memperburuk kondisi lingkungan dan merusak habitat alami Orangutan Tapanuli. Ini juga berakibat fatal karena diklaim mengganggu keseimbangan Ekosistem Batang Toru.

"Hari ini, 190.000 orang dari seluruh dunia mengirimkan pesan yang sangat jelas dan mendesak kepada Jardine Matheson dan Martabe, tidak ada jumlah emas yang sebanding dengan risiko terhadap masa depan orangutan paling langka di dunia. Orangutan Tapanuli bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa kehancuran keanekaragaman hayati akibat keserakahan korporasi bukanlah ancaman yang jauh di masa depan," kata Fatah Sadaoui, Direktur Kampanye Ekō. 

Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), adalah spesies baru di antara kera besar yang teridentifikasi pada 2017 lalu. Hewan ini dianggap mengalami ancaman besar lantaran dikepung berbagai industri ekstraktif, salah satunya tambang emas Martabe.

Orangutan Tapanuli merupakan spesies yang paling terisolasi di Pulau Sumatera, hanya ditemukan di lanskap Batang Toru yang mencakup wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Berbeda dari Orangutan Sumatera (Pongo abelii) dan Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus), Orangutan Tapanuli memiliki karakteristik unik, namun sangat rentan dengan populasi kurang dari 800 individu. 

"Dari Jakarta hingga London dan di berbagai belahan dunia, masyarakat menuntut korporasi seperti Jardine Matheson untuk bertanggung jawab dalam melindungi alam. Jardine Matheson harus mengambil tindakan nyata untuk menyelamatkan Orangutan Tapanuli sebelum terlambat," lanjut Fatah.

WALHI mengatakan bahwa saat ini PT Agincourt Resources (AR), operator tambang emas Martabe, dikabarkan tengah berencana membuka lokasi penimbunan atau Tailing Management Facility (TMF) baru di wilayah utara konsesi. Pembukaan ini sedikit bayak akan berdampak buruk pada ekosistem Batang Toru. 

Proses pembangunan fasilitas TMF akan dilakukan secara berkala dan dalam waktu yang panjang. Kondisi ini akan memperkecil fragmentasi atau pemisahan habitat yang akan meningkatkan kepunahan satwa.

Dalam aksi ini, mereka setidaknya melayangkan 5 tuntutan pokok. Pertama, mereka menuntut agar Tambang PT. Agincourt segera menghentikan semua eksplorasi dan eksploitasi di wilayah orangutan Tapanuli, terutama di area Keanekaragaman Hayati Kunci (KBA) dan Area Nol Kepunahan (AZE). 

Kedua, mereka mendesak agar Tambang PT. Agincourt menghentikan deforestasi di area tambang dan mengurangi area kontrak karya PT Agincourt Resources yang mencakup 30.629 hektar. Banyak dari area ini tumpang tindih dengan hutan lindung di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, yang seharusnya dilindungi dari aktivitas pertambangan dan kegiatan industri lainnya yang merusak.

"Ketiga, kami menuntut penerapan kebijakan Tanpa Deforestasi, Pengambilan Gambut (NDPE) yang sudah diberlakukan oleh anak perusahaan Jardine lainnya, Agro Astra Lestari, agar diterapkan di seluruh operasi PT Agincourt Resources. Kebijakan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hutan yang hilang akibat kegiatan tambang," tegas Rianda.

Tuntutan keempat, mereka juga tak lupa menyerukan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak komunitas lokal di sekitar Batang Toru.

"Terakhir, kami meminta agar pemerintah menghentikan kontrak karya PT. Agincourt dan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup yang telah terjadi," pungkasnya.