Walhi Minta Gakkum Transparan Tangani Kasus Kulit Harimau

Dalam penegakan hukum dikatakan Shalihin, tidak boleh ada tebang pilih, tetapi harus membongkar hingga ke akar-akarnya dan pelaku harus ditindak agar tak terulang lagi kasus kejahatan lingkungan di Aceh masa akan datang.

Termasuk Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera harus mampu mengungkap ke publik aktor utama dalam upaya memutuskan mata rantai peredaran dan pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi di Tanah Rencong.

“Bila pelaku utama tidak ditangkap, dikhawatirkan kasus yang sama akan berulang kembali dan kejahatan terhadap satwa dilindungi akan terus terjadi,” ucapnya.

Shalihin mengapresiasi atas kinerja penegak hukum yang telah menangkap pelaku perdagangan kulit harimau di Kabupaten Bener Meriah. Ini bisa menjadi jalan masuk untuk membongkar mafia perdagangan satwa di lindungi yang beroperasi di Aceh, baik lintas provinsi maupun antar negara.

Oleh karena itu menurutnya, keterbukaan itu penting agar publik dapat melihat kebenaran, bahwa selama ini ada mafia perdagangan satwa dilindungi di provinsi paling barat Indonesia ini. Termasuk menjadi bukti bahwa penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, siapapun yang bersalah akan berhadapan dengan hukum.

“Balai Gakkum KLHK agar transparan dalam pengungkapan kasus ini. Segera ungkap siapa dalang utama peredaran satwa liar yang sangat dilindungi ini. Selain itu harus ada upaya konkret untuk mengungkap mata rantai peredaran satwa liar di Aceh,” ujar Shalihin.

“Jadi Balai Gakkum KLHK harus membongkar juga aktor utama, jangan hanya pelaku lapangan saja, kalau pelaku utama tidak ditangkap, kasus serupa dipastikan akan terulang lagi,” imbuhnya.

Walhi Aceh bersama dengan masyarakat sipil lainnya akan terus memantau perkembangan kasus yang melibatkan eks bupati Bener Meriah ini dan siap membantu penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.

Kepada masyarakat, organisasi yang fokus dengan lingkungan ini juga mengajak untuk berbagi bila mendapatkan informasi penting terkait dengan perdagangan satwa dilindungi dan takut melaporkan ke pihak penegak hukum. Walhi akan menampung dan menyampaikannya kepada aparat penegak hukum.

Penting ada gerakan bersama mengingat Aceh sebagai daerah yang miliki kekayaan  biodiversity perlu melakukan upaya keras agar dapat mengurangi perdagangan satwa liar, terutama yang dilindungi dengan status langka.

Jika hal ini tidak serius dilakukan maka dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, keanekaragaman biodiversity penting ini akan hilang dan tentunya akan merusak reputasi Indonesia di tatanan internasional.

“Aceh memang masih memiliki hutan, namun satwa liar penghuni hutan secara pasti akan menghilang jika tidak dilakukan tindakan penegakan hukum yang serius dan juga pemenuhan  kebutuhan masyarakat di sekitar hutan agar menjadi bagian dalam melakukan pelestarian satwa liar,” tutupnya.