WALHI: Bahlil hanya Khawatir dengan Investasi China di Rempang
Batam, IDN Times - Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan lagi ke Pulau Rempang, Galang, Batam pada, Jumat (6/10/2023) lalu. Dalam kunjungan ini Bahlil menyebut sebanyak 341 Kartu Keluarga (KK) telah bersedia direlokasi.
Dalam kunjungan itu, Bahlil menemu masyarakat Kampung Tua Tanjung Banun yang nantinya lokasi tersebut akan dijadikan lahan perumahan untuk masyarakat yang telah direlokasi proyek Rempang Eco City.
Selain berkunjung ke Tanjung Banun, rombongan Menteri Investasi ini juga sempat akan berkunjung ke Kampung Tua Pasir Panjang, namun sesampainya di lokasi kunjungan tersebut dibatalkan dan langsung menuju Perumahan Bida 3 Sambau, Kota Batam.
Di lokasi itu, Bahlil mengungkapkan bahwa dari 900 KK yang akan terdampak relokasi tahap pertama, saat ini sudah sebanyak 341 KK yang telah menerima untuk direlokasi.
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dari 341 KK tersebut, sebanyak 70 persen masyarakat Kampung Tua Pasir Panjang, Pulau Rempang juga telah menerima untuk direlokasi.
"Dari 900 KK (Warga Sembulang), sebanyak 341 KK yang sukarela mau digeser. Lalu 17 KK sudah digeser ke Bida 3 Sambau di Batam. Nanti akan ada tempat lain berbentuk ruko juga (buat relokasi). Untuk Kampung Tua Pasir Panjang juga 70 persen masyarakatnya sudah menerima, ini berdasarkan data yang saya terima dari BP Batam dan bukti datanya berupa tanda tangan surat pernyataan warga," kata Bahlil.
1. WALHI sebut ada perbedaan data yang diklaim pemerintah
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Riau, Boy Ferry Evan Sembiring membantah pernyataan Bahlil yang menyebut 70 persen Warga Pasir Panjang menyatakan bersedia direlokasi.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, Kampung Tua Pasir Panjang memiliki 139 KK dan jumlah masyarakat yang menerima direlokasi hanya sebanyak 30 KK atau setara 25 persen.
"Dari data yang kami peroleh di lapangan, ada total 139 KK di Pasir Panjang. Dari jumlah tersebut baru 30 KK yang bersedia direlokasi atau sekitar 25 persen," kata Boy Ferry Evan saat ditemui di Kampung Tua Sembulang Hulu, Minggu (8/10/2023).
Selain itu, Boy juga meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan data informasi masyarakat yang menerima direlokasi secara terbuka, transparan dan terperinci.
"Apakah mereka (masyarakat yang menerima direlokasi) punya tanah di situ, warga asli, pegawai PNS atau BP Batam. Siapa 70 persen ini, bukalah datanya," tegas Boy.