WALHI: Bahlil hanya Khawatir dengan Investasi China di Rempang

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Riau, Boy Ferry Evan Sembiring membantah pernyataan Bahlil yang menyebut 70 persen Warga Pasir Panjang menyatakan bersedia direlokasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, Kampung Tua Pasir Panjang memiliki 139 KK dan jumlah masyarakat yang menerima direlokasi hanya sebanyak 30 KK atau setara 25 persen.

"Dari data yang kami peroleh di lapangan, ada total 139 KK di Pasir Panjang. Dari jumlah tersebut baru 30 KK yang bersedia direlokasi atau sekitar 25 persen," kata Boy Ferry Evan saat ditemui di Kampung Tua Sembulang Hulu, Minggu (8/10/2023).

Selain itu, Boy juga meminta agar Badan Pengusahaan (BP) Batam menyampaikan data informasi masyarakat yang menerima direlokasi secara terbuka, transparan dan terperinci.

"Apakah mereka (masyarakat yang menerima direlokasi) punya tanah di situ, warga asli, pegawai PNS atau BP Batam. Siapa 70 persen ini, bukalah datanya," tegas Boy.

Boy juga menegaskan bahwa AMDAL mengenai rencana pembangunan proyek Rempang Eco City belum ada dan baru mulai disusun. Hal ini dibuktikan dengan adanya surat undangan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk kegiatan Penyusunan AMDAL Kawasan Rempang Eco City pada 27 September 2023 lalu.

Penyusunan AMDAL, lanjut Boya seharusnya melalui proses komunikasi dan konsultasi kepada masyarakat terdampak untuk mendengarkan pendapat dan tanggapan terkait rencana proyek.

Ia melanjutkan, sampai saat ini masyarakat Rempang belum pernah melihat dokumen AMDAL untuk proyek yang akan bertempat di kampung mereka. Pihak BP Batam juga dinilai terus mendesak masyarakat untuk mendaftarkan diri agar mau direlokasi.

Tidak hanya masyarakat Pulau Rempang, penolakan juga terjadi oleh seluruh masyarakat yang tinggal di pulau-pulau sekitar. Penolakan itu terjadi karena dinilai investasi ini dapat merusak mata pencaharian mereka yang bergantung dari hasil laut.

"Tidak peduli dengan 16 kampung tua, Bahlil hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Jangan pernah memposisikan, sejarah dan peradaban lahirnya Indonesia lebih berharga dibanding investasi," tutupnya.

Kehadiran Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Pulau Rempang, Galang, Batam pada, Jumat (6/10/2023) lalu itu mendapati penolakan secara tegas oleh masyarakat setempat.

Dalam kunjungan Bahlil ke Kampung Tua Tanjung Banun, ia didampingi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Gerisman Ahmad. Kunjungan itu pun mendapati penolakan dari ratusan masyarakat Sembulang, Pulau Rempang.

Bahkan, warga setempat juga menegaskan bahwa Bahlil harus berhenti menyebut nama Gerisman Ahmad sebagai tokoh masyarakat yang mewakili seluruh suara masyarakat Pulau Rempang.

"Karena suara kami itu cuman menolak untuk direlokasi dan menolak investasi ini masuk ke Pulau Rempang. Selain itu, Grisman bukan warga yang terdampak, rumahnya saja berada di Kampung Pantai Melayu, Pulau Rempang," kata salah seorang massa aksi penolakan.