Wabah Babi Afrika, Edy Rahmayadi Belum Terima Salinan Keputusan Mentan

Hingga kini, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi belum menerimanya. "Saya belum (menerima), tapi saya sudah dengar. Itu perlu keabsahaan," kata Edy, Jumat (20/12).

Menurut Edy, konsekuensi keputusan itu adalah pemusnahan seluruh babi. Lalu kemudian baru diperbolehkan memelihara babi kembali.

Jika nantinya akan dimusnahkan, rakyat yang memelihara babi tidak boleh dirugikan. Harus ada ganti rugi kepada masyarakat.

"Rakyat ini juga harus tahu,  jangan dengan demikian nanti menjadikan hal-hal yang tidak baik, terus dimasukkan babi-babi dari mana-mana, hanya sekedar untuk mengambil ganti rugi ini. Tapi saya yakin rakyat kita tidak demikian, ini adalah musibah untuk kita," ungkapnya.

Pihaknya juga akan mempelajari penetapan ASF. Supaya mereka tahu, sampai kapan wabah tersebut akan habis. Sedangkan untuk anggaran akan diterima dari pemerintah pusat.

“Kalau itu dari wabah nasional, pasti dari pusat lah. Pelaksanaannya daerah," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap juga mengatakan hal yang sama dengan Edy. Pihaknya belum menerima salinan Kepmentan soal ASF.  

"Deklarasi apa itu? Mana? Sampai saat ini belum. Kalau deklarasi kan diumumkan, bukan diberikan," katanya.

Azhar mengaku tidak tahu dari mana salinan Kepmentan yang beredar itu berasal. Jika nanti diumumkan, pihaknya akan melakukan konfirmasi.

Soal pengendalian wabah, Pihaknya masih mengandalkan Bio Security. Mulai dari melarang lalu lintas keluar masuk babi, penyemprotan disinfektan dan lainnya.

Saat ini, tercatat sudah 30 ribu ekor babi yang mati. Dairi, Karo dan Deli Serdang termasuk kasus kematian yang terbanyak.