Medan, IDN Times - Pemerintah Kota Medan menggratiskan lokasi parkir yang tidak menerapkan sistem pembayaran berbasis elektronik. Kebijakan ini menuai polemik di lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir sejak diberlakukan, lini masa media sosial mulai dihiasi dengan kejadian pertengkaran antara juru parkir manual dengan pengguna jasa. Bahkan ada yang berujung pada baku hantam karena masyarakat tidak terima dimiintai tarif parkir secara manual, menyusul kebijakan Pemko Medan.
Teranyar, Pemko Medan membentuk tim gabungan untuk menertibkan jukir liar. Tim ini berisi Polisi dan TNI. Langkah ini diambil, untuk memaksimalkan kebijakan Pemko Medan tentang parkir elektronik.
"Hari ini kita sudah membentuk tim dengan pihak kepolisian dan TNI, yang akan mobile terus terusan melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan terhadap yang melanggar kebijakan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis kepada wartawan di Masjid Raya Medan, Sabtu (6/4/2024).
Setelah pembentukan tim gabungan, sudah ada 39 orang juru parkir liar yang telah diamankan. Mereka dibawa ke polisi untuk dilakukan pembinaan.
Iswar menegaskan pihaknya hanya pembayaran digital, bila ada pihak yang memungut biaya parkir dengan cara konvensional itu dipastikan pungutan liar dan telah masuk ke ranah hukum.
Dia mengatakan kebijakan ini diambil semata mata demi menyahuti keluhan masyarakat.
"Tentunya ini pekerjaan yang cukup berat, karena bagaimana pemerintah mengakomodir permintaan masyarakat, keluhan masyarakat banyak yang mengeluh yang jukir kurang pelayanan, yang (Pendapatan Asli Daerah) bocor, hari ini kita gratiskan," ujarnya.