Semua provinsi termasuk Aceh menolak pemotongan TKD
Pemotongan dana transfer berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah
Aceh siap berdiskusi terkait data kinerja keuangan untuk solusi yang tidak menghambat pembangunan
Banda Aceh, IDN Times - Pemerintah Aceh menolak rencana pusat yang akan memotong dana transfer ke daerah (TKD). Kebijakan pemotongan tersebut kabarnya akan diterapkan kepada seluruh provinsi, termasuk Aceh.
Penolakan tersebut disampaikan langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, usai menghadiri pertemuan bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Mualem mengatakan bahwa semua provinsi termasuk Aceh mengusulkan agar TKD tidak dipotong pemerintah pusat.
“Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” kata Mualem, dalam keterangan tertulis yang IDN Times terima, pada Selasa.
Dia menyampaikan kebijakan pemotongan dana transfer akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah dan pelaksanaan program prioritas di Aceh.
Berdasarkan data yang diterima Pemerintah Aceh, alokasi transfer ke daerah tahun 2025 untuk Aceh mengalami pemangkasan sekitar 25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara beberapa daerah lain bahkan mencapai 30 sampai 35 persen.
Mualem menilai kebijakan pemotongan tersebut tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan penguatan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pemotongan anggaran tentu akan berimbas pada program prioritas seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Mualem.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan melihat kondisi riil di daerah,” imbuhnya.
Mualem juga menekankan Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien.
Ia berharap adanya dialog terbuka antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah agar solusi yang diambil tidak menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami siap berdiskusi dan memberikan data kinerja keuangan Aceh secara terbuka. Namun, pemotongan bukanlah solusi. Daerah justru perlu diperkuat, bukan dilemahkan,” kata Mualem.